JEMBER, Garudasatunews.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berpotensi tidak tepat sasaran di tengah tekanan fiskal nasional. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember mendorong pemerintah melakukan penyaringan penerima manfaat secara ketat agar anggaran tidak terbuang sia-sia.
Ketua DPC PDI Perjuangan Jember, Widarto, menegaskan program MBG seharusnya difokuskan pada kelompok masyarakat menengah ke bawah dengan mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Menurutnya, basis data tersebut memungkinkan pemerintah menghitung kebutuhan riil secara lebih akurat.
“Di situ datanya sudah ada, jumlah anak dan status sekolah bisa dihitung. Kalau ditotal, kebutuhannya besar, tetapi bisa jadi separuh sebenarnya tidak perlu menerima MBG,” ujar Widarto, Minggu (22/3/2026).
Ia juga mengungkap indikasi ketidakefisienan di lapangan, di mana sejumlah siswa dari keluarga mampu tidak memanfaatkan program tersebut karena sudah membawa bekal dari rumah. Kondisi ini dinilai menunjukkan lemahnya validasi penerima manfaat.
“Di sekolah bisa dilihat, ada makanan yang tersisa karena tidak dikonsumsi. Ini soal kebiasaan sekaligus bukti program belum tepat sasaran,” katanya.
Di sisi lain, Widarto menyoroti tekanan ekonomi makro yang semakin berat, terutama akibat kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada membengkaknya subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, hingga Februari 2026, APBN telah mengalami defisit sebesar Rp135 triliun atau sekitar 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Sementara target defisit tahunan dalam APBN mencapai 2,68 persen atau Rp689,14 triliun.
Ia menambahkan asumsi harga minyak dalam APBN sebesar 70 dolar AS per barel sudah terlampaui, sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar juga melemah dari asumsi awal Rp16.500. Kondisi ini dinilai mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk menjalankan program populis secara luas.
“Kalau beban ini dibagi ke masyarakat melalui kenaikan harga BBM, dampaknya akan ke inflasi dan daya beli. Ini bisa menekan pertumbuhan ekonomi, bahkan berisiko memicu perlambatan,” tegasnya.
PDI Perjuangan Jember menilai tanpa evaluasi berbasis data dan penajaman sasaran, program MBG berpotensi menjadi beban anggaran di tengah situasi ekonomi yang belum stabil. (Red-Garudasatunews)
