KABUPATEN PROBOLINGGO, Garudasatunews.id – Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Probolinggo hingga akhir September 2026 baru mencapai 75,20 persen. Dari ketetapan sebesar Rp29,54 miliar, penerimaan yang telah masuk kas daerah tercatat Rp19,55 miliar. Artinya, masih terdapat sekitar Rp9,99 miliar yang harus dikejar hingga akhir tahun.
Data Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo per 29 September 2026 menunjukkan belum ada satu pun kecamatan yang mencapai pelunasan 100 persen. Bahkan, 10 kecamatan tercatat memiliki realisasi di bawah 50 persen. Kondisi ini menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam upaya mempercepat penerimaan pajak daerah.
Di tingkat desa, sebanyak 78 desa telah melunasi PBB-P2. Namun, masih terdapat 43 desa dengan realisasi di bawah 10 persen, termasuk satu desa yang belum mencatat penerimaan. Secara keseluruhan, masih ada 116 desa yang belum melunasi PBB-P2 dan menjadi sasaran percepatan penagihan.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi percepatan pelunasan PBB-P2 yang digelar BPPKAD di Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (30/9/2026). Rakor diikuti perwakilan desa yang belum lunas, camat serta koordinator PBB-P2 kecamatan.
Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo Anang Budi Yoelijanto menegaskan, persoalan penerimaan tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan wajib pajak membayar. Pemerintah desa juga diminta memastikan uang PBB-P2 yang telah dipungut segera disetorkan dan tercatat sebagai penerimaan daerah.
Data per 28 September sebelumnya menunjukkan realisasi Rp19,18 miliar atau 73,78 persen. Penerimaan Buku 3, 4 dan 5 yang pemungutannya dilakukan BPPKAD mencapai Rp10,88 miliar atau 71,96 persen dari baku. Sementara Buku 1 dan 2 yang pemungutannya dilakukan pemerintah desa dan kelurahan baru mencapai Rp7,33 miliar atau 50,88 persen.
Rendahnya realisasi juga dipengaruhi sejumlah kendala di lapangan. Di antaranya wajib pajak menunggu hasil panen, belum memiliki dana, menunggu jatuh tempo hingga sulit ditemui petugas. Selain itu, masih ditemukan persoalan administrasi berupa ketidaksesuaian data objek dan subjek pajak, SPPT yang belum tersampaikan atau belum ditagihkan, serta hasil pungutan yang belum disetorkan.
Untuk mempercepat penagihan, Pemkab Probolinggo menggandeng Kejaksaan. Piutang PBB-P2 tahun 2025 telah ditindaklanjuti melalui 90 Surat Kuasa Khusus (SKK) pada 90 desa/kelurahan. Langkah tersebut menghasilkan setoran Rp307,65 juta.
Monitoring dan evaluasi PBB-P2 yang dilakukan pada 11-22 September di 24 kecamatan juga menghasilkan tambahan penerimaan Rp866,82 juta. BPPKAD menyatakan percepatan tetap dilakukan melalui penguatan penagihan serta koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan.
Dari sisi pembenahan data, BPPKAD menyiapkan pemutakhiran objek pajak dengan memanfaatkan data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari ATR/BPN Kabupaten Probolinggo. Data tersebut akan disesuaikan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2.
Pemkab juga mengusulkan penguatan aturan yang mengaitkan pelunasan PBB-P2 dengan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD). Usulan tersebut rencananya dituangkan melalui peraturan bupati atau peraturan daerah.
Dengan waktu yang tersisa hingga akhir 2026, pemerintah daerah masih harus mengejar sekitar Rp9,99 miliar agar seluruh ketetapan PBB-P2 sebesar Rp29,54 miliar dapat terealisasi. Angka tersebut sekaligus menjadi indikator penting efektivitas penagihan, akurasi basis data pajak, serta memastikan setiap pungutan yang telah diterima benar-benar masuk dan tercatat dalam kas daerah.
(Red-Garudasatunews)
