SIDOARJO, Garudasatunews.id – Kondisi Depo Pasar Ikan (DPI) di Jalan Raya Lingkar Timur, Kecamatan Sidoarjo, dinilai memprihatinkan dan jauh dari standar kelayakan. Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo mendesak adanya revitalisasi menyeluruh setelah menemukan berbagai persoalan serius dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perikanan dan Dinas Kesehatan.
Fakta di lapangan menunjukkan fasilitas pasar yang kumuh, becek, serta bau menyengat yang mengganggu aktivitas pedagang dan pembeli. Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan status DPI sebagai salah satu pusat transaksi ikan favorit, yang tidak hanya dikunjungi warga lokal tetapi juga dari luar daerah.
Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, H. Choirul Hidayat, menegaskan bahwa pembenahan tidak bisa lagi ditunda. Ia menilai buruknya kondisi pasar mencerminkan lemahnya pengelolaan dan minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap sektor strategis ini.
“Harus segera ada pembenahan di Depo Pasar Ikan Sidoarjo itu,” tegasnya usai hearing, Jumat (30/1/2026).
Selain persoalan fisik, DPRD juga menyoroti potensi ekonomi yang belum tergarap maksimal. DPI dinilai memiliki peluang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun hingga kini belum dikelola secara optimal.
Di sisi lain, masalah struktural juga mencuat. Kinerja penyuluh perikanan dinilai belum efektif, terutama dalam memberikan pendampingan kepada nelayan kupang. Minimnya sosialisasi membuat nelayan kesulitan mengakses BBM bersubsidi dan terpaksa membeli dari pengepul dengan harga lebih tinggi.
“Kurangnya sosialisasi membuat nelayan tidak memanfaatkan haknya secara optimal,” ungkap Choirul.
Sorotan juga datang dari anggota Komisi C lainnya, H.M Abud Asyrofi, yang menyebut kondisi pasar saat ini tidak layak sebagai tempat transaksi komoditas pangan. Ia menilai pembenahan mendesak dilakukan, terutama untuk mendukung kebutuhan ikan dalam skala besar, termasuk untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lebih jauh, DPRD juga mengungkap adanya persoalan di Pasar Ikan Hias yang diduga kerap disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan. Hal ini memperkuat indikasi bahwa persoalan tidak hanya terletak pada infrastruktur, tetapi juga tata kelola dan pengawasan yang lemah.
Wakil Ketua Komisi C, H. Anang Siswandoko, mendorong adanya grand design penataan pasar ikan secara menyeluruh. Ia menilai tanpa perencanaan matang, revitalisasi berpotensi hanya menjadi proyek tambal sulam tanpa dampak jangka panjang.
“Potensinya besar, tapi harus ditata serius agar bisa menjadi ikon dan menarik wisatawan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi C, Hj. Ainun Jariyah, mengungkap bahwa usulan revitalisasi sebenarnya telah disampaikan jauh sebelum pergantian kepala dinas. Namun hingga kini belum terealisasi, menimbulkan tanda tanya terkait komitmen eksekutif dalam menindaklanjuti kebutuhan mendesak di lapangan.
Dorongan pengembangan juga meluas ke wilayah lain. Anggota DPRD H. Emir Firdaus menyoroti perlunya penataan pasar ikan di Sedati melalui kerja sama dengan TNI AL, sementara M Rojik mengusulkan pembangunan pasar ikan baru di Jabon untuk mengoptimalkan potensi ekonomi wilayah pesisir.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Kepala Dinas Perikanan Sidoarjo, Muhammad Yunan Khoiron, mengakui adanya kekurangan dan menyatakan kesiapan untuk melakukan pembenahan, termasuk meningkatkan kinerja penyuluh perikanan.
Namun publik kini menunggu langkah konkret, bukan sekadar pernyataan. Buruknya kondisi DPI yang telah berlangsung lama memunculkan dugaan adanya pembiaran sistemik dalam pengelolaan aset daerah. Revitalisasi yang didorong legislatif menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola sektor perikanan yang selama ini dinilai stagnan. (Red-Garudasatunews)
