Mojokerto, Garudasatunews.id – Program parkir berlangganan di Kota Mojokerto diklaim mempermudah warga sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun implementasinya masih menyisakan pertanyaan terkait efektivitas pengawasan dan potensi ketimpangan layanan di lapangan.
Melalui skema ini, pengguna kendaraan cukup menempelkan stiker untuk mendapatkan layanan parkir gratis di Tepi Jalan Umum (TJU) resmi selama satu tahun. Kebijakan tersebut tidak berlaku di seluruh titik, termasuk kawasan tertentu seperti Alun-Alun Wiraraja yang tetap menggunakan sistem berbeda.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, Mochammad Hekamarta Fanani, menyebut program ini telah sesuai regulasi dan dirancang untuk memberikan kepastian layanan. Namun, perbedaan penerapan di sejumlah lokasi menimbulkan potensi kebingungan bagi pengguna serta celah inkonsistensi kebijakan.
Dari sisi tarif, skema berlangganan dinilai ringan, mulai Rp20 ribu per tahun untuk sepeda motor hingga Rp35 ribu untuk kendaraan besar. Meski demikian, efektivitasnya dalam menekan praktik pungutan liar dan kebocoran retribusi masih bergantung pada pengawasan di lapangan.
Pemerintah mengklaim sistem ini mampu meminimalisir transaksi langsung antara pengguna dan juru parkir. Namun, tanpa kontrol ketat, potensi penyimpangan tetap terbuka, terutama pada titik-titik yang tidak sepenuhnya terintegrasi dalam sistem berlangganan.
Program ini juga hanya berlaku bagi kendaraan berpelat Mojokerto yang telah memenuhi kewajiban pajak, sementara kendaraan luar daerah tetap dikenakan tarif konvensional. Skema ini berpotensi menciptakan dualisme layanan yang memicu ketidakpuasan di kalangan pengguna non-lokal.
Selain parkir berlangganan, pemerintah masih mempertahankan sistem parkir konvensional dan insidentil, menunjukkan bahwa integrasi kebijakan belum sepenuhnya tuntas.
Di tengah klaim peningkatan PAD, keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh transparansi pengelolaan, konsistensi penerapan aturan, serta efektivitas pengawasan di lapangan untuk memastikan tidak terjadi kebocoran yang justru merugikan daerah.
(Red-Garudasatunews)
