JEMBER, Garudasatunews.id – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember pada triwulan pertama tahun anggaran 2026 mencapai Rp 284,5 miliar atau 20,8 persen dari target Rp 1,367 triliun. Capaian ini menempatkan kinerja pendapatan daerah pada level awal yang relatif progresif, namun menyisakan sejumlah catatan kritis terkait struktur dan kualitas penerimaan.
Data Tim Anggaran Pemerintah Daerah menunjukkan kontribusi terbesar PAD berasal dari sektor pajak daerah sebesar Rp 114,434 miliar. Sebaliknya, pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan nihil realisasi dari target Rp 8,084 miliar, memunculkan pertanyaan terkait optimalisasi aset daerah.
Secara persentase, pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik mencatat capaian tertinggi sebesar 35,25 persen atau Rp 37,361 miliar. Sementara itu, retribusi jasa usaha menjadi salah satu titik lemah dengan realisasi hanya 7,95 persen atau Rp 3,356 miliar.
Di sisi belanja, realisasi anggaran mencapai Rp 746,873 miliar atau 16,27 persen dari total Rp 4,591 triliun. Belanja operasi mendominasi dengan Rp 676,402 miliar, sedangkan belanja tidak terduga belum terserap sama sekali dari alokasi Rp 15 miliar.
Pejabat Sekretaris Daerah Jember, Akhmad Helmi Luqman, dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Anggaran DPRD Jember, menyebut capaian tersebut melampaui rata-rata historis triwulan pertama. Ia mengklaim tren lima tahun terakhir berada di kisaran 11 persen, sementara tahun ini meningkat menjadi 16 persen pada sisi belanja.
Meski demikian, DPRD Jember memberikan evaluasi tajam terhadap komposisi pendapatan. Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menilai sebagian capaian masih bertumpu pada sumber pendapatan yang bersifat “given” atau bergantung pada kebijakan di atasnya, seperti opsen pajak kendaraan bermotor dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terealisasi Rp 22,436 miliar atau 24,86 persen.
Ia menekankan bahwa indikator ideal per triwulan seharusnya mendekati 25 persen, sehingga beberapa sektor masih perlu didorong. Di sisi lain, sektor jasa perhotelan, parkir, serta kesenian dan hiburan dinilai menunjukkan performa sesuai ekspektasi dengan capaian di atas 26 persen.
Widarto juga menyoroti tingginya realisasi retribusi jasa umum sebesar 20,86 persen atau Rp 162,818 miliar, yang diduga terdorong oleh implementasi program Universal Health Coverage (UHC), bukan semata hasil optimalisasi kinerja pemungutan.
Sorotan utama diarahkan pada rendahnya capaian retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang masing-masing masih di bawah 10 persen dan 13,8 persen. DPRD meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi dan langkah korektif guna memastikan target pendapatan tidak hanya tercapai secara angka, tetapi juga mencerminkan kemandirian fiskal yang sehat.
(Red-Garudasatunews)
