TULUNGAGUNG, Garudasatunews.id – Pascapenangkapan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyatakan pelayanan publik tetap berjalan normal.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam apel aparatur sipil negara (ASN) di halaman kantor Pemkab Tulungagung, Senin (13/4/2026), yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Soeroto. Ia meminta seluruh ASN tetap bekerja profesional dan tidak terpengaruh proses hukum yang sedang berlangsung.
“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap optimal,” tegas Soeroto di hadapan peserta apel.
Namun, dari sudut pandang investigatif, klaim stabilitas pelayanan ini berhadapan dengan situasi internal birokrasi yang tengah terguncang. Ketidakpastian kepemimpinan dan absennya sejumlah pejabat strategis berpotensi memengaruhi efektivitas jalannya pemerintahan.
Soeroto juga menyinggung kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat yang tetap diberlakukan. Kebijakan ini disebut akan diselaraskan dengan tuntutan kinerja ASN di tengah dinamika pasca-OTT.
Di sisi lain, hingga kini belum ada keputusan resmi terkait siapa yang akan mengisi posisi kepala daerah. Pemkab masih menunggu arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nama Wakil Bupati Ahmad Baharudin disebut-sebut berpeluang mengisi kekosongan, namun belum ada kepastian.
“Kami masih menunggu petunjuk dan informasi lebih lanjut,” ujar Soeroto.
Fakta lain di lapangan menunjukkan sembilan pejabat yang sebelumnya diperiksa KPK di Jakarta tidak tampak hadir dalam apel tersebut. Mereka di antaranya Kepala Dinas PUPR Erwin Novianto, Kepala BPKAD Dwi Hari, Kepala Dinas Pertanian Suyanto, Kepala Bakesbangpol Agus Prijanto, Kepala Disbudpar M Ardian Candra, Kepala Dinas Sosial Reni Prasetiawati Ika, Kabag Umum Yulius Rama Isworo, Kabag Prokopim Aris Wahyudiono, serta staf Oki.
KPK menyatakan para pejabat tersebut telah dipulangkan setelah pemeriksaan. Namun, ketidakhadiran mereka dalam agenda resmi pemerintahan memunculkan tanda tanya terkait kesiapan birokrasi dalam menjaga stabilitas layanan publik.
Saat dikonfirmasi, Soeroto mengaku belum mengetahui alasan pasti absennya para pejabat tersebut. “Mungkin mereka masih dalam perjalanan,” ujarnya singkat.
Kondisi ini menegaskan bahwa meski secara formal pelayanan diklaim tetap berjalan, dinamika internal pasca-OTT masih menyisakan potensi gangguan yang perlu diantisipasi secara serius oleh pemerintah daerah. (Red-Garudasatunews)
