PASURUAN, Garudasatunews.id – Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan didesak memperketat pengawasan pengelolaan parkir setelah capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) triwulan I 2026 dinilai belum menunjukkan progres signifikan dibanding target tahunan. Dari data Januari hingga Maret, realisasi parkir berlangganan baru mencapai Rp1.570.270.000 dari target Rp9.375.300.000.
Sementara itu, sektor parkir konvensional Komisi I mencatat angka Rp101.100.000 dari plafon Rp373.280.000. Angka tersebut mengindikasikan potensi kebocoran maupun lemahnya sistem pengawasan di lapangan yang hingga kini belum sepenuhnya terungkap secara transparan.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Digdo Tjahjono, mengakui pihaknya mengelola 139 titik parkir dengan melibatkan 192 juru parkir. Namun, besarnya jumlah titik dan personel belum sepenuhnya berbanding lurus dengan optimalisasi pendapatan daerah.
Wilayah Pandaan disebut menjadi penyumbang utama dengan 65 titik parkir dan 88 petugas, khususnya di sepanjang Jalan A. Yani dan R.A. Kartini. Meski demikian, kontribusi signifikan dari kawasan tersebut belum mampu mendorong capaian PAD secara keseluruhan mendekati target triwulan.
Di sektor parkir khusus, realisasi tercatat Rp97.485.000 dari target Rp275.860.000. Pengelolaan di 13 titik strategis dengan dukungan 66 petugas juga belum sepenuhnya optimal. Konsentrasi personel di titik ramai seperti Pasar Buah Cheng Hoo dan Plaza Bangil menjadi fokus, namun efektivitas distribusi tenaga kerja masih dipertanyakan.
Dishub mengklaim terus melakukan evaluasi terhadap kinerja petugas guna menekan potensi kebocoran pendapatan. Penataan ulang personel disebut dilakukan berdasarkan tingkat kepadatan kendaraan, tetapi belum ada penjelasan rinci terkait mekanisme pengawasan dan sistem pelaporan yang digunakan.
Capaian triwulan awal ini menjadi indikator krusial bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi celah dalam pengelolaan retribusi parkir. Minimnya realisasi dibanding target memunculkan pertanyaan terkait akurasi perencanaan serta transparansi pengelolaan di lapangan.
Upaya peningkatan sarana dan prasarana parkir juga terus digencarkan. Namun tanpa pengawasan ketat dan sistem akuntabilitas yang jelas, optimalisasi sektor parkir dikhawatirkan belum mampu menjadi penopang kuat bagi stabilitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan.
(Red-Garudasatunews)
