SIDOARJO, Garudasatunews.id – Penguatan strategi komunikasi dinilai menjadi senjata penting bagi Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) untuk menekan pemerintah dan pemangku kebijakan agar serius memenuhi akomodasi yang layak (AYL) bagi penyandang disabilitas.
Persoalan minimnya akses layanan publik, keterbatasan informasi hingga lemahnya ruang aspirasi bagi kelompok disabilitas mengemuka dalam kegiatan Komunitas Belajar Komunikasi (KBK) Seri 2 yang digelar Program INOVASI bersama UPT Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital (BLSDM Komdigi) Surabaya serta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) di Hotel Aston Sidoarjo, Sabtu (23/5/2026).
Forum bertema “Dari Isu ke Strategi: Menyusun Arah Komunikasi OPDis yang Lebih Terarah” itu mempertemukan organisasi disabilitas, pemerintah daerah, akademisi hingga media. Fokus utama kegiatan tersebut ialah memperkuat kemampuan komunikasi OPDis agar mampu mengawal perubahan sosial sekaligus menekan lahirnya kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas.
Kepala BLSDM Komdigi Surabaya, Bagus Winarko, mengungkapkan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas hingga kini bukan hanya persoalan akses fisik semata, melainkan juga keterbatasan akses informasi dan minimnya ruang menyampaikan aspirasi.
“Banyak organisasi disabilitas memiliki semangat advokasi yang kuat, namun masih menghadapi kendala dalam menyusun strategi komunikasi yang terarah dan menjangkau audiens yang tepat,” ujarnya.
Wakil Direktur INOVASI Bidang Ekosistem Pendidikan dan Manajemen Sub Nasional, Handoko Widagdo, menegaskan pemenuhan akomodasi yang layak menjadi bagian krusial dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia.
Menurutnya, setiap anak semestinya memperoleh kesempatan belajar yang setara dengan dukungan fasilitas memadai, mulai alat bantu pembelajaran, penyesuaian metode pendidikan hingga lingkungan yang aksesibel.
“Setiap anak harus mendapatkan kesempatan belajar yang setara, didukung akomodasi yang layak, mulai dari alat bantu, penyesuaian pembelajaran, hingga lingkungan yang aksesibel,” katanya.
Dalam forum tersebut, sebanyak 40 peserta dari berbagai OPDis di Kabupaten Sidoarjo mengikuti diskusi dan kerja kelompok untuk menyusun strategi komunikasi organisasi yang lebih efektif dan berdampak terhadap kebijakan publik.
Kepala Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) UMSIDA, Kemil Wachidah, menilai strategi komunikasi menjadi jembatan penting untuk membawa persoalan riil di lapangan ke meja pengambil keputusan.
“Strategi komunikasi membantu OPDis menerjemahkan pengalaman dan kebutuhan nyata di lapangan menjadi pesan yang terarah, sehingga lebih mudah dipahami dan direspons oleh pemangku kepentingan,” tuturnya.
Aktivis disabilitas Sunarman Sukamto dalam sesi gelar wicara menyoroti pentingnya penentuan isu prioritas agar perjuangan advokasi tidak kehilangan arah.
“Komunikasi tidak bisa membahas semua hal sekaligus. Kita harus memilih isu yang paling berdampak, lalu menyampaikannya dengan cara yang menyentuh logika sekaligus empati,” ujarnya.
Dari sisi media, jurnalis Cheta Nilawaty menegaskan strategi komunikasi yang lemah berpotensi membuat isu disabilitas gagal memengaruhi kebijakan publik.
“Strategi komunikasi yang jelas siapa audiensnya, apa pesannya, dan bagaimana menyampaikannya, akan menentukan apakah advokasi bisa memengaruhi kebijakan,” katanya.
Sementara itu, Ameilia Rizkyka Handayani dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia menyoroti masih terbatasnya pemenuhan kebutuhan dasar komunitas disabilitas di ruang publik, termasuk minimnya ketersediaan juru bahasa isyarat pada layanan publik.
“Komunikasi yang baik bukan hanya tentang berbicara, tetapi memastikan setiap orang didengar dan dipahami,” ujarnya.
Selain diskusi, tim INOVASI juga memaparkan hasil analisis media monitoring periode Januari–Juni 2026. Hasil analisis menunjukkan OPDis masih menghadapi tantangan serius dalam merancang serta mengimplementasikan strategi komunikasi yang efektif guna mendorong pemenuhan akomodasi yang layak di Sidoarjo.
Melalui KBK Seri 2, setiap organisasi disabilitas didorong menyusun draf strategi komunikasi sebagai panduan advokasi jangka panjang. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat suara penyandang disabilitas, tetapi juga memberi tekanan nyata terhadap perubahan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih inklusif.
(Red-Garudasatunews)
