SURABAYA, Garudasatunews.id – Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) Jawa Timur pada Triwulan I 2026 menembus Rp367,95 miliar, tertinggi secara nasional dengan lonjakan signifikan 26,64 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, memicu sorotan atas dominasi daerah ini dalam ekonomi kehutanan berbasis masyarakat.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebut capaian tersebut sebagai indikator kuat pertumbuhan sektor kehutanan rakyat yang semakin produktif. Namun, lonjakan tajam ini juga membuka ruang evaluasi terhadap distribusi manfaat dan keberlanjutan model bisnis yang dijalankan.
Pada Triwulan I 2025, NTE KTH Jawa Timur tercatat Rp290,53 miliar. Dalam kurun satu tahun, peningkatan mencapai puluhan miliar rupiah, menempatkan Jawa Timur sebagai kontributor utama dari total nasional sebesar Rp619,58 miliar atau naik 15,29 persen.
Dengan kontribusi mencapai 59,38 persen dari total nasional, dominasi Jawa Timur dinilai terlalu besar, memunculkan pertanyaan terkait ketimpangan kontribusi antar daerah serta efektivitas pengembangan KTH di wilayah lain.
Khofifah menegaskan capaian ini didorong oleh penguatan kelembagaan KTH dan intensitas pendampingan penyuluh kehutanan. “Aktivitas ekonomi kehutanan berbasis masyarakat semakin berkembang dan memberikan nilai tambah signifikan,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Namun di lapangan, sejumlah pihak menilai perlu ada transparansi lebih lanjut terkait pola distribusi keuntungan serta keberlanjutan produksi, terutama pada komoditas berbasis kayu yang masih mendominasi lebih dari Rp200 miliar.
Di sisi lain, penetrasi pasar ekspor mulai terlihat, salah satunya dari KTH Aren Lestari di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan yang berhasil menembus pasar Malaysia, Belanda, dan Australia dengan volume ekspor 12 ton senilai lebih dari Rp535 juta.
Data menunjukkan Kabupaten Trenggalek menjadi penyumbang terbesar dengan Rp185,35 miliar, disusul Lamongan Rp22,15 miliar, Blitar Rp20,74 miliar, Probolinggo Rp19,03 miliar, dan Lumajang Rp17,82 miliar. Konsentrasi nilai yang tinggi di wilayah tertentu kembali mengindikasikan ketimpangan antar daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengklaim akan mendorong diversifikasi hasil hutan non-kayu guna meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya hutan.
Ke depan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan KTH, serta akses pasar menjadi fokus utama. Namun, tantangan transparansi, pemerataan, dan keberlanjutan tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab agar capaian ini tidak sekadar angka, melainkan berdampak nyata bagi masyarakat sekitar hutan.
(Red-Garudasatunews)
