MAGETAN, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Magetan mempercepat normalisasi sungai dan pembongkaran drainase sempit di sejumlah titik rawan banjir. Langkah ini diklaim sebagai solusi cepat, namun memunculkan pertanyaan terkait efektivitas jangka panjang dan dampak terhadap warga.
Fokus penanganan dilakukan di jalur Kebaran hingga kawasan SMP Negeri 4 Magetan sampai area Samsat, dengan pengerukan sedimentasi serta pelebaran saluran air. Pemerintah juga memanfaatkan lahan warga yang disebut telah menyatakan persetujuan untuk mendukung proyek drainase.
Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro, menyatakan material hasil pengerukan digunakan untuk meninggikan tanggul guna meningkatkan daya tampung air. Namun, belum ada penjelasan rinci mengenai kajian teknis yang memastikan langkah tersebut mampu menahan lonjakan debit air saat hujan ekstrem.
Selain itu, Pemkab mengambil langkah tegas dengan membongkar jembatan drainase milik warga dan pelaku usaha yang dianggap menghambat aliran air. Sejumlah gorong-gorong dinilai tidak sesuai kapasitas, sehingga memperparah penyumbatan di titik hilir.
Penertiban dilakukan di beberapa wilayah seperti Ngariboyo, timur Baligondo, hingga Purwosari, Kecamatan Sidorejo. Surat peringatan telah dilayangkan kepada pemilik bangunan, termasuk akses usaha seperti pabrik paving dan pertokoan. Namun, transparansi proses penertiban serta mekanisme ganti rugi menjadi perhatian warga terdampak.
Di sisi lain, pemerintah merencanakan penyodetan aliran air dari Srogo ke Sadon untuk mengurangi beban di wilayah Kebaran. Normalisasi lanjutan juga akan diperluas hingga Nduyu dan Tawang guna membagi arus air. Rencana ini dinilai masih memerlukan kajian lingkungan yang matang agar tidak memindahkan masalah ke wilayah lain.
Langkah cepat yang diambil Pemkab dinilai sebagai respons atas kondisi darurat banjir, namun belum sepenuhnya menjawab akar persoalan tata kelola air. Tanpa perencanaan terpadu dan pengawasan ketat, proyek normalisasi berisiko menjadi solusi sementara yang berulang setiap musim hujan.
Pemerintah daerah menyebut tengah menyiapkan program jangka panjang yang lebih komprehensif, namun hingga kini belum dipaparkan secara detail kepada publik. Kondisi ini memunculkan tuntutan agar kebijakan penanganan banjir tidak hanya reaktif, tetapi berbasis perencanaan yang transparan dan berkelanjutan. (Red-Garudasatunews)
