SURABAYA, Garudasatunews.id – Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk menstruasi kembali menjadi sorotan. Kebijakan pajak atas kebutuhan biologis perempuan tersebut dinilai perlu dievaluasi agar tidak menambah beban pengeluaran, terutama bagi perempuan dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Sorotan tersebut mengangkat persoalan mendasar mengenai keadilan dalam kebijakan perpajakan. Produk menstruasi, seperti pembalut dan perlengkapan sanitasi perempuan, bukan barang mewah ataupun kebutuhan yang dapat dihindari. Produk tersebut merupakan kebutuhan rutin yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan reproduksi.
Pernyataan Ning Ais sebagaimana diangkat dalam pemberitaan ini menyoroti pentingnya kebijakan negara yang tidak membebani perempuan melalui pajak atas kebutuhan biologis yang tidak dapat dihindari.
Persoalan PPN produk menstruasi tidak semata-mata berkaitan dengan besaran pajak, tetapi juga menyangkut keterjangkauan kebutuhan kesehatan dasar. Bagi perempuan berpenghasilan rendah, pengeluaran rutin untuk membeli produk sanitasi dapat menjadi beban tersendiri ketika harus bersamaan dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga lainnya.
PPN 11 Persen dan Persoalan Keadilan Gender
Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, produk pembalut termasuk Barang Kena Pajak (BKP) dan belum memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Berdasarkan skema perpajakan barang nonmewah, tarif PPN efektif yang dikenakan setara 11 persen dari harga jual.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keberpihakan kebijakan fiskal terhadap kebutuhan dasar perempuan. Pasalnya, menstruasi merupakan proses biologis yang tidak dapat dipilih maupun dihentikan hanya karena keterbatasan kemampuan ekonomi.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya menjelaskan bahwa pengenaan PPN atas pembalut merupakan bagian dari sistem perpajakan atas konsumsi barang, bukan pajak yang secara khusus ditujukan kepada perempuan.
Meski demikian, penjelasan dari sisi administrasi perpajakan belum serta-merta mengakhiri perdebatan mengenai dampak sosial kebijakan tersebut.
Ancaman Kemiskinan Menstruasi
Persoalan lain yang perlu menjadi perhatian adalah period poverty atau kemiskinan menstruasi. Istilah ini merujuk pada keterbatasan akses perempuan terhadap produk menstruasi yang layak, fasilitas sanitasi, air bersih, serta informasi kesehatan reproduksi.
Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga berpotensi memengaruhi aktivitas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial perempuan.
Karena itu, keterjangkauan produk menstruasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender.
Evaluasi kebijakan juga perlu mempertimbangkan kondisi perempuan pekerja informal, keluarga berpenghasilan rendah, serta kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas sanitasi.
Pemerintah Perlu Membuka Ruang Evaluasi
Pemerintah perlu membuka ruang pembahasan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek penerimaan negara, kemampuan ekonomi masyarakat, dan dampak kebijakan terhadap kesehatan perempuan.
Sejumlah alternatif dapat dikaji, mulai dari pemberian fasilitas pembebasan PPN, penerapan tarif khusus, hingga skema insentif perpajakan bagi produk sanitasi menstruasi tertentu.
Langkah tersebut membutuhkan kajian fiskal dan sosial yang transparan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan penerimaan negara, tetapi juga menjamin keterjangkauan kebutuhan dasar masyarakat.
Pada akhirnya, persoalan PPN produk menstruasi bukan sekadar perdebatan mengenai pajak barang konsumsi. Isu ini menyangkut bagaimana negara menghadirkan kebijakan yang adil, responsif terhadap kebutuhan biologis perempuan, serta tidak memperlebar kesenjangan akses terhadap kesehatan reproduksi.
(Red-Garudasatunews)
