Laporan Terbuka untuk Pemerintah Kabupaten Tuban dan Instansi Terkait
Di tengah gencarnya program sanitasi dan pengentasan kemiskinan ekstrem, Dusun Gading, Desa Prambonwetan RT/RW 010/002, Kecamatan Rengel, justru menyuguhkan potret telanjang kegagalan intervensi negara pada kebutuhan paling dasar: akses MCK layak.
TUBAN, Garudasatunews.id – Hasil penelusuran di lapangan menemukan sebuah keluarga dengan tingkat kerentanan tinggi dipaksa bertahan bertahun-tahun menggunakan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang rusak berat dan jauh dari standar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). MCK milik keluarga Bapak Suki tidak hanya tidak layak, tetapi berpotensi menjadi sumber bencana kesehatan.
Bangunan MCK berdiri tanpa pelindung dari hujan, lantainya ambles, kloset rusak, dan septic tank bocor. Setiap hujan turun, air menggenang di area MCK. Saat Sungai Bengawan Solo meluap, lokasi ini ikut terdampak banjir. Limbah domestik berisiko mencemari tanah dan lingkungan sekitar—sebuah ancaman nyata penyakit berbasis air yang tidak bisa dianggap sepele.
Kondisi ini menjadi lebih darurat karena penghuni rumah termasuk kelompok paling rentan. Bapak Suki mengalami gangguan kesehatan mental berupa depresi dan gejala ODGJ ringan. Ia tinggal bersama Pakde Sukir yang mengalami ODGJ berat, seorang nenek lanjut usia bernama Mukayah yang tidak dapat berjalan, seorang anak perempuan berinisial FS, serta dua orang cucu yang masih membutuhkan pengasuhan dan lingkungan hidup yang sehat. Dalam konteks ini, MCK layak bukan fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan mendesak yang menentukan keselamatan dan martabat manusia.
Ironisnya, hingga laporan ini disusun, tidak ditemukan jejak intervensi konkret dari pemerintah desa, kecamatan, maupun organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Kabupaten Tuban. Padahal, kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip STBM—program nasional yang seharusnya menjadi rujukan utama pemerintah daerah dalam mencegah pencemaran lingkungan dan praktik sanitasi tidak aman.
Pembiaran ini berpotensi menimbulkan dampak yang meluas, tidak hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi kesehatan masyarakat Dusun Gading secara keseluruhan. Situasi ini patut menjadi catatan keras bagi Pemerintah Kabupaten Tuban, khususnya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta pemerintah kecamatan dan desa yang memiliki kewenangan langsung.
Program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas hidup masyarakat patut dipertanyakan efektivitasnya jika kasus dengan tingkat kerentanan setinggi ini luput dari penanganan. Keterlibatan TNI dan Polri melalui program bakti sosial dan karya bakti juga relevan dan sangat memungkinkan, mengingat persoalan ini bersifat darurat, kemanusiaan, dan menyangkut hak dasar warga negara.
Pemberitaan ini merupakan laporan terbuka sekaligus peringatan dini kepada Pemerintah Kabupaten Tuban dan seluruh instansi terkait. Verifikasi lapangan dan tindakan cepat tidak lagi bisa ditunda. Pembangunan atau rehabilitasi MCK sesuai standar STBM bukan sekadar proyek fisik, melainkan ukuran nyata kehadiran negara dalam melindungi kesehatan, keselamatan, dan martabat warganya.
Warga Dusun Gading tidak menuntut janji atau data statistik. Mereka menunggu kehadiran negara yang nyata—sebelum krisis sanitasi ini berubah menjadi krisis kemanusiaan yang lebih luas.(Tim)
