KEDIRI, Garudasatuunews.id – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan penguatan pelayanan dasar masyarakat menjadi prioritas utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Mas Dhito saat membuka Musrenbang RKPD di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, arah pembangunan daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan zaman tanpa mengabaikan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Fokusnya bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat di era perkembangan zaman yang ada dan tidak menafikan hal-hal yang sifatnya mendasar,” ujar Mas Dhito.
Dalam forum perencanaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri menetapkan sejumlah sektor prioritas pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, serta kebencanaan.
Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas pelayanan di puskesmas serta dua rumah sakit milik pemerintah daerah.
Mas Dhito menyebut Rumah Sakit Kabupaten Kediri (RSK K) Pare terus didorong memiliki kelengkapan peralatan medis setara rumah sakit tipe A, meskipun saat ini masih berstatus rumah sakit tipe B.
Selain itu, RSUD Simpang Lima Gumul direncanakan dikembangkan menjadi rumah sakit pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan sekaligus pengembangan tenaga medis.
Di sektor infrastruktur, pemerintah daerah menyoroti masih banyaknya ruas jalan rusak di sejumlah wilayah Kabupaten Kediri, terutama saat musim hujan.
Mas Dhito mengungkapkan kerusakan jalan tersebut sebagian besar dipicu aktivitas kendaraan berat dengan muatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL).
“Ruas jalan rusak kita masih banyak dan penyebab utamanya kendaraan ODOL dari truk,” ungkapnya.
Ia menilai jalan yang tidak dilintasi kendaraan ODOL cenderung memiliki tingkat kerusakan lebih rendah dibandingkan jalur yang sering dilalui truk bermuatan berlebih.
Pemerintah daerah menargetkan perbaikan ruas jalan rusak dilakukan secara bertahap hingga tahun 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
“Memang fiskal kita terbatas, tapi ini soal prioritas,” tegasnya.
Selain sektor pelayanan dasar, pemerintah daerah juga menyoroti persoalan sosial dan potensi kebencanaan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Kediri.
Mas Dhito menyinggung masalah banjir yang masih kerap terjadi akibat luapan sungai, sebagian di antaranya berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap menempatkan upaya mitigasi bencana sebagai prioritas untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat.
Ia juga mengingatkan potensi cuaca ekstrem yang sempat terjadi akibat fenomena siklon tropis dalam beberapa waktu terakhir yang memicu bencana di wilayah Kediri.
Meski intensitas hujan mulai menurun, Mas Dhito meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama seluruh perangkat daerah tetap meningkatkan kewaspadaan.
“Jadi masih harus meningkatkan kewaspadaan untuk teman-teman BPBD dan tim di Pemerintah Kabupaten,” tandasnya. (Red-Garudasatuunews)
