SUMENEP, Garudasatunews.id — Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Sumenep berkolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), UPT PPD, dan Jasa Raharja menggelar dialog interaktif di RRI Sumenep pada Selasa (11/8/2026). Langkah strategis ini dilakukan untuk membedah sekaligus mempublikasikan kebijakan Pembebasan Pajak Daerah tahun 2026 secara transparan kepada masyarakat.
Dialog yang disiarkan secara langsung tersebut tidak hanya menjadi wadah edukasi, tetapi juga membuka ruang komunikasi dua arah agar warga memperoleh kejelasan informasi mengenai prosedur dan manfaat program tersebut secara akurat.
Kasat Lantas Polresta Sumenep, AKP Beny Kuncoro, S.Tr.K., S.I.K., menegaskan pentingnya edukasi langsung ini guna mencegah kesalahpahaman dan maraknya disinformasi di tengah publik.
“Kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang benar secara langsung dari sumber resmi. Program pembebasan pajak ini harus dipahami dengan baik agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar AKP Beny Kuncoro secara terpisah.
Dorong Tertib Administrasi dan Keselamatan Lalu Lintas :
Menurut AKP Beny, kolaborasi lintas instansi ini merupakan wujud nyata komitmen pelayanan publik yang mudah dijangkau, transparan, dan inklusif.
Ia menekankan bahwa kepatuhan dokumen kendaraan tidak boleh dipandang sekadar kewajiban administratif semata, melainkan bagian integral dari upaya membangun ekosistem lalu lintas yang aman dan tertib.
“Sinergi antarlembaga ini sangat krusial. Selain memberikan kemudahan informasi pajak, kami juga mengedukasi masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas. Jangan menunda, manfaatkan program ini sebaik-baiknya agar administrasi kendaraan tetap aman dan sesuai aturan,” tegasnya.
Seluruh rangkaian dialog interaktif di RRI Sumenep berlangsung kondusif, aman, dan lancar. Melalui media publik, Satlantas Polresta Sumenep berharap jangkauan sosialisasi semakin luas sehingga mampu mendongkrak tingkat kesadaran hukum serta kepatuhan administrasi masyarakat di wilayah Sumenep.
