MALANG, Garudasatunews.id – Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia (PPI) Muhlis Ali mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ditemukan menu yang dinilai tidak layak di Kabupaten Malang selama Ramadan 2026.
Muhlis menyebut kualitas makanan yang didistribusikan kepada siswa mengalami penurunan drastis. Ia menilai kondisi tersebut memicu kecurigaan adanya dugaan penyimpangan di tingkat pengelola dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Ya menunya masih di bawah standar. Ini di Malang ya, bayangkan di daerah-daerah terpencil. Ada siswa yang menerima pisang masih mentah, jeruknya asam. Kecut. Ini kan gak layak konsumsi,” tegas Muhlis, Selasa (24/2/2026).
PPI menuntut transparansi Badan Gizi Nasional (BGN) serta pertanggungjawaban SPPG sebagai penyedia makanan. Muhlis meminta evaluasi dilakukan secara berkala, minimal tiga bulan sekali, dengan melibatkan pemerintah daerah, lembaga masyarakat, serta media massa untuk memperketat pengawasan.
“Harus dilakukan evaluasi secepatnya. Intinya evaluasi periodik. Libatkan Pemda, lembaga masyarakat, pihak terkait dan media massa untuk mengontrol program Presiden,” ujarnya.
Ia menegaskan jika ditemukan kesalahan terstruktur, pencopotan pejabat terkait harus dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Pengawasan juga diminta dilakukan hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk memastikan operasional dapur berjalan sesuai standar.
Menurut Muhlis, keberhasilan MBG dalam mencegah stunting dan mencetak generasi unggul bergantung pada integritas Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan yang digaji negara melalui BGN. Jika terjadi pengurangan kualitas menu, tindakan tegas harus dijatuhkan.
Muhlis juga mengingatkan evaluasi berkala penting untuk mencegah risiko kesehatan seperti keracunan massal atau gangguan pencernaan, serta memastikan kesesuaian antara anggaran dan kualitas makanan yang diterima siswa.
“Kita dukung keseriusan Presiden menyiapkan makan bergizi gratis bagi siswa, ibu hamil dan masyarakat rentan. Tapi pelaksanaannya harus diawasi ketat agar tidak menyimpang dari tujuan,” pungkasnya. (Red-Garudasatunews)
