JAKARTA, Garudasatunews.id – Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, melarang keras seluruh petugas dan tenaga pendukung haji menerima uang, imbalan, maupun gratifikasi dalam bentuk apa pun selama operasional musim haji 1447 H/2026 M.
Penegasan itu disampaikan saat agenda Verifikasi Faktual Tenaga Pendukung Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Jeddah, Jumat (13/2/2026). Menhaj menekankan integritas sebagai harga mati dan memperingatkan tidak boleh ada celah praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan jemaah.
“Setiap tenaga pendukung memiliki kewajiban moral untuk melayani jemaah dengan dedikasi penuh. Tidak boleh ada jemaah yang tidak terlayani dengan layak karena kelalaian petugas,” tegasnya.
Ia juga membuka jalur komunikasi langsung bagi petugas untuk melaporkan indikasi pungli di lapangan. Bahkan, jika petugas menjadi korban pemerasan oleh oknum tertentu, laporan diminta disampaikan langsung kepadanya untuk ditindaklanjuti.
“Saya melarang keras seluruh petugas menerima uang, imbalan, atau gratifikasi dalam bentuk apa pun dari pihak mana pun. Kita tidak akan memberi ruang bagi praktik ilegal yang mencederai kesucian ibadah haji,” ujar Irfan.
Langkah ini disebut sebagai upaya membersihkan ekosistem penyelenggaraan haji dari potensi korupsi serta memastikan perlindungan maksimal bagi jemaah Indonesia, termasuk ribuan calon haji dari berbagai daerah.
Senada dengan itu, Konsul Jenderal RI Jeddah, Yusron B. Ambary, menyampaikan pihaknya menggencarkan kampanye edukasi preventif bertajuk “Jihad Medsos” untuk mencegah warga negara Indonesia terjerumus dalam praktik haji ilegal.
“Fokus utama kami adalah keamanan jemaah dari jalur ilegal dan optimalisasi ekonomi dalam negeri. Edukasi melalui media sosial kami lakukan untuk memberikan informasi akurat,” ungkap Yusron.
Selain pengamanan jalur haji, KJRI Jeddah juga mendorong optimalisasi ekonomi melalui forum business matching antara penyedia katering haji dan importir produk Indonesia. Langkah ini ditargetkan memperkuat peran produk nasional dalam ekosistem haji 2026.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat kementerian terkait, di antaranya Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Jaenal Efendy, Kepala Pusat Kesehatan Haji dr. Liliek Marhaendro Susilo, serta Plt. Staf Teknis Urusan Haji Jeddah Zakaria Anshori.
(Red-Garudasatunews)
