KEDIRI, Garudasatunews.id – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan implementasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) harus menjadi langkah nyata pencegahan korupsi, bukan sekadar pemenuhan administrasi.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Akselerasi Implementasi MCSP di Hotel Grand Surya Kediri, Selasa (10/2/2026). Ia menyoroti capaian MCSP Kota Kediri yang masih berada di peringkat tujuh terbawah di Jawa Timur dan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan evaluasi menyeluruh.
“Percuma kita hanya fokus pada nilai, tetapi secara realita masih terdapat praktik yang tidak sesuai dengan peraturan. Ini penting untuk kita evaluasi dan perbaiki,” tegasnya.
Vinanda memaparkan lima fokus pembenahan, yakni konsistensi perencanaan anggaran agar selaras dengan dokumen pembangunan, pengawasan ketat pengadaan barang dan jasa guna menutup celah kolusi, peningkatan kualitas pelayanan publik yang bebas pungutan liar, penertiban manajemen aset daerah, serta optimalisasi pendapatan untuk mencegah kebocoran pajak dan retribusi.
Ia juga mengingatkan pentingnya pencatatan aset yang transparan agar tidak terjadi penguasaan oleh pihak tidak berhak saat terjadi pergantian kepemimpinan.
“Jangan sampai pencatatan aset tidak jelas lalu ketika terjadi pergantian kepemimpinan aset pemerintah justru berpindah ke pihak lain. Ini harus kita benahi bersama,” ujarnya.
Wali kota menekankan MCSP harus dipahami sebagai budaya kerja penguatan pengendalian internal, bukan beban tambahan, sehingga mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan menuju visi Kota Kediri yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni (MAPAN).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Qowimuddin, Pj Sekretaris Daerah M. Ferry Djatmiko, jajaran asisten dan staf ahli, kepala OPD, camat, serta direktur BUMD se-Kota Kediri. (Red-Garudasatunews)
