JEMBER, Garudasatunews.id – Dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 22 anak usia empat hingga tujuh tahun di Kecamatan Kaliwates, Rabu (20/5/2026), memicu sorotan tajam terhadap pengawasan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pelaksanaan program tersebut.
Ketua Satgas MBG Jember sekaligus Penjabat Sekretaris Daerah Jember, Achmad Imam Fauzi, mengakui insiden tersebut menjadi tamparan serius bagi Pemkab Jember. Pernyataan itu disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kaliwates 03 di Jalan Teratai, Kamis (21/5/2026).
“Ini jelas mempermalukan. Di saat Kepala Badan Gizi Nasional datang ke Jember dan menyebut daerah ini akan dijadikan pilot project nasional, justru muncul kasus keracunan,” ujar Fauzi.
Korban diketahui merupakan siswa TK Al-Hidayah 01 dan PAUD Qur’an Raudlatul Tulab yang mengonsumsi makanan dari SPPG Kaliwates 03, Kelurahan Kaliwates.
Data terakhir menyebutkan empat anak sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Kaliwates, satu anak dirawat di Puskesmas Kaliwates, enam anak menjalani perawatan di Puskesmas Jember Kidul, sementara sebelas lainnya menjalani rawat jalan. Seluruh korban dilaporkan telah mendapatkan penanganan medis dan kondisi mereka mulai membaik.
Satgas MBG kini melakukan penelusuran terhadap sumber dugaan keracunan. Fauzi menegaskan adanya korban menunjukkan indikasi persoalan serius dalam rantai distribusi maupun pengolahan makanan di tingkat penyedia layanan.
“Kalau di hilir ada korban, berarti ada masalah di hulunya. Ini yang sedang kami dalami,” katanya.
Fauzi juga menyampaikan permintaan maaf Bupati Jember kepada para korban dan keluarga. Ia memastikan pemerintah daerah akan mengambil langkah evaluasi menyeluruh agar insiden serupa tidak kembali terjadi.
Kasus dugaan keracunan MBG di Jember disebut bukan pertama kali terjadi. Karena itu, Satgas MBG mendorong penerapan sanksi tegas terhadap SPPG yang dinilai lalai menjalankan standar keamanan pangan.
“Harus ada tindakan disiplin. Jangan sampai kelalaian seperti ini menular ke SPPG lain,” tegas Fauzi.
Menurutnya, selama ini belum ada penghentian permanen terhadap operasional SPPG bermasalah dengan alasan menjaga kuota layanan. Padahal, keselamatan anak dinilai harus menjadi prioritas utama dibanding target jumlah dapur MBG yang beroperasi.
Meski demikian, kewenangan Satgas MBG Jember terbatas pada pemberian rekomendasi. Keputusan akhir terkait sanksi berada di tangan Badan Gizi Nasional.
Di sisi lain, Kepala SPPG Kaliwates 03 Ahmad Farid Anam menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan keluarga korban. Ia mengklaim pihaknya langsung mengevakuasi siswa yang mengalami gejala keracunan ke rumah sakit dan puskesmas terdekat sesaat setelah kejadian.
Anam juga menyebut seluruh biaya pengobatan korban yang tidak ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional telah diselesaikan sebagai bentuk tanggung jawab pihak mitra dapur.
(Red-Garudasatunews)
