JEMBER, Garudasatunews.id – Keputusan pemerintah Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat memicu sorotan tajam dari kalangan akademisi. Kebijakan tersebut dinilai menempatkan Indonesia dalam posisi problematis, terutama terkait legitimasi demokratis dan konsistensi sikap politik luar negeri.
Guru Besar Diplomasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Agus Trihartono, menegaskan kuatnya gelombang penolakan publik seharusnya menjadi pertimbangan serius pemerintah sebelum mengambil langkah strategis di panggung global.
“Memang kebijakan luar negeri tidak harus selalu mengikuti opini publik secara literal. Namun ketika penolakan muncul secara kuat dan konsisten, pemerintah tidak punya banyak ruang untuk mengabaikannya,” ujar Agus, Selasa (07/04/2026).
Data survei dari LSI, Indikator Politik Indonesia, dan SMRC yang dirilis 2 April 2026 memperkuat indikasi tersebut. Sebanyak 50,9 persen responden menyatakan tidak setuju Indonesia bergabung dalam BoP, sementara 44,9 persen menolak opsi pengiriman pasukan ke Gaza.
Temuan ini menunjukkan publik tidak hanya merespons dinamika global, tetapi juga menilai arah kebijakan luar negeri Indonesia yang dinilai mulai bergeser dari prinsip-prinsip yang selama ini dijaga.
Agus menilai, dalam konteks ini pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mendengar serta mengevaluasi kebijakan yang diambil, terlebih Board of Peace sendiri masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar.
“Mandatnya belum jelas, strukturnya tidak transparan, bahkan tidak melibatkan Palestina. Sementara forum ini dipimpin oleh aktor yang juga terlibat langsung dalam konflik,” ungkapnya.
Kondisi tersebut memicu pertanyaan publik terkait legitimasi forum tersebut. Apakah benar BoP merupakan wadah perdamaian, atau justru bagian dari kepentingan geopolitik yang lebih luas.
“Di titik ini publik merasakan adanya jarak antara nilai yang selama ini dipegang dengan kebijakan yang diambil pemerintah,” tambah Agus.
Ia juga menekankan konsistensi sikap masyarakat Indonesia yang cenderung menolak perang. Menurutnya, penolakan terhadap konflik secara otomatis berimplikasi pada sikap kritis terhadap keterlibatan Indonesia dalam struktur yang beririsan dengan konflik tersebut.
Situasi ini memperlihatkan adanya tekanan publik yang signifikan terhadap arah kebijakan luar negeri pemerintah, sekaligus menjadi ujian serius bagi komitmen terhadap prinsip demokrasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan strategis.
(Red-Garudasatunews)
