LUMAJANG, Garudasatunews.id – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Gizi menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Lumajang, Senin (22/6/2026), dengan fokus tuntutan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dihentikan serta dilakukan pembenahan menyeluruh pada aspek tata kelola pelaksanaannya.
Aksi yang melibatkan sekitar 8.000 peserta ini terdiri dari mitra program, relawan, hingga simpatisan MBG. Mereka datang membawa spanduk dan poster berisi dukungan terhadap keberlanjutan program yang dinilai berdampak langsung pada peningkatan gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi pelaku usaha kecil.
Di tengah pengamanan kegiatan, massa menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan kanal penyampaian aspirasi agar program tetap berjalan dengan pengawasan yang lebih ketat.
“Kami datang bukan untuk melawan, kami hanya menyampaikan agar program MBG terus dilanjutkan,” ujar salah satu peserta aksi di lokasi.
Koordinator aksi, Novi Sanjaya, menyebut demonstrasi ini sebagai bentuk dukungan terbuka terhadap keberlanjutan program, namun disertai dorongan evaluasi mendalam terhadap mekanisme pelaksanaannya.
Menurutnya, sejumlah aspek tata kelola perlu diperbaiki agar hak penerima manfaat tidak terganggu dan distribusi program berjalan lebih efektif serta tepat sasaran.
“Jadi, aksi damai ini sebenarnya adalah usulan brainstorming. Temanya kita ingin MBG tetap dilanjutkan,” kata Novi.
Ia juga menekankan bahwa rekomendasi dari massa aksi akan disampaikan ke tingkat lebih tinggi, termasuk DPR RI, Presiden, hingga Badan Gizi Nasional Badan Gizi Nasional, sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Usai aksi berlangsung, perwakilan massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lumajang DPRD Kabupaten Lumajang bersama jajaran pimpinan dewan untuk menyerap aspirasi yang disampaikan.
Ketua DPRD Lumajang, Oktafiyani, menyatakan pihaknya menerima seluruh masukan dari peserta aksi dan menilai evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis penting dilakukan guna memperkuat efektivitas kebijakan di lapangan.
Ia menegaskan bahwa pengawasan dan evaluasi menjadi instrumen utama agar program tidak hanya berlanjut, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas dan terukur bagi masyarakat penerima manfaat.
“Ini MBG untuk dievaluasi… itu bagus sekali karena evaluasi itu penting untuk penataan tata kelola yang lebih baik,” ujarnya.
Aksi berlangsung tertib hingga selesai dengan pengawalan aparat, sementara aspirasi massa kini menjadi perhatian lembaga legislatif daerah untuk ditindaklanjuti ke tingkat kebijakan yang lebih tinggi.
(Red-Garudasatunews)
