SUMENEP, Garudasatunews.id – Empat organisasi mahasiswa di Kabupaten Sumenep menolak tegas wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung melalui DPRD. Mereka menilai skema tersebut berpotensi menggeser kedaulatan dari rakyat ke elite politik.
Sikap penolakan disampaikan dalam forum group discussion (FGD) bertema “Pergeseran Kedaulatan dari Rakyat ke Elite” yang digelar Senin (19/1/2026). Forum ini diinisiasi Rumah Kebangsaan Kabupaten Sumenep dan diikuti PMII, GMNI, IMM, serta BEMSU.
FGD turut melibatkan ketua fraksi DPRD Sumenep, pengamat politik, perwakilan Bawaslu, KPU, dan unsur kelembagaan lainnya guna memperkaya perspektif.
Ketua Rumah Kebangsaan Sumenep, Moh. Ridho Ilahi R, menegaskan rakyat tidak boleh dijadikan kambing hitam mahalnya biaya politik. Menurutnya, biaya tinggi pilkada justru lahir dari arogansi elite dalam mengejar kekuasaan.
“Biaya politik mahal karena ambisi kekuasaan dan politik uang, bukan karena rakyat,” tegas Ridho.
Ia menilai partisipasi rakyat dalam demokrasi tidak membutuhkan biaya besar. Sebaliknya, praktik money politic dan persaingan elite yang tidak sehatlah yang membuat pilkada membengkak.
Ketua Panitia FGD, Khoirus Soleh, menambahkan bahwa isu demokrasi tidak boleh dimonopoli elite. Rakyat, kata dia, harus tetap menjadi subjek utama dalam proses demokrasi.
“Menyingkirkan rakyat dari pilkada bukan jaminan demokrasi lebih baik. Demokrasi harus berjalan atas kehendak rakyat,” tandasnya.
Para mahasiswa mendesak agar wacana pilkada melalui DPRD dikaji ulang secara menyeluruh agar tidak mereduksi kedaulatan rakyat. (Red-Garudasatunews)
