PACITAN, Garudasatunews.id – Kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram mulai dikeluhkan warga Kabupaten Pacitan menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Sejumlah pangkalan dilaporkan kehabisan stok sejak Senin (9/3/2026), memaksa warga berkeliling mencari tabung gas melon untuk kebutuhan rumah tangga.
Keluhan muncul dari berbagai wilayah, termasuk Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan. Warga mengaku sudah mendatangi beberapa pangkalan LPG, namun tidak berhasil mendapatkan gas subsidi tersebut karena stok habis.
Salah satu warga, Silvy, mengatakan dirinya telah berkeliling ke sejumlah pangkalan di wilayah Kota Pacitan sejak sehari sebelumnya, tetapi tidak menemukan LPG 3 kilogram yang tersedia.
“Mulai kemarin muter-muter wilayah Pacitan tidak dapat, kosong semua,” ujarnya.
Kelangkaan ini memicu keresahan masyarakat karena LPG 3 kilogram merupakan kebutuhan utama bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil, terutama menjelang Lebaran yang tinggal sekitar sepuluh hari lagi.
Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di wilayah Kecamatan Tulakan. Selain sulit ditemukan, harga LPG 3 kilogram di tingkat pengecer mulai merangkak naik.
Saat ini tabung gas subsidi tersebut dijual di kisaran Rp22 ribu hingga Rp25 ribu per tabung, lebih tinggi dibanding harga normal di pangkalan resmi.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Hiswana Migas Madiun, Agus Wiyono, menyatakan secara kuota pasokan LPG subsidi untuk wilayah Pacitan sebenarnya tidak mengalami pengurangan.
Namun pihaknya akan melakukan penelusuran distribusi di tingkat pangkalan, khususnya di Desa Bangunsari yang dilaporkan mengalami kelangkaan.
“Sejauh ini suplai tidak ada pengurangan. Kami akan cek pangkalan yang ada di wilayah Desa Bangunsari,” katanya.
Menurut Agus, di Desa Bangunsari terdapat sekitar 12 pangkalan LPG yang seharusnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat jika distribusi berjalan sesuai mekanisme.
Meski demikian, ia mengakui pengawasan penjualan di tingkat pangkalan masih menjadi tantangan, meskipun sistem distribusi saat ini telah menggunakan Merchant Apps Pertamina (MAP).
“Insya Allah secara kuota kebutuhan masyarakat cukup. Cuma kontrol penjualan di pangkalan memang masih sulit meskipun sudah menggunakan MAP,” jelasnya.
Ia menjelaskan sistem aplikasi tersebut menggunakan basis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas pembeli. Namun sistem itu belum membatasi pembelian berdasarkan domisili wilayah, sehingga LPG subsidi masih dapat dibeli oleh warga dari luar desa.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu penumpukan pembelian di wilayah tertentu yang akhirnya menyebabkan stok cepat habis di tingkat pangkalan.
Karena itu, Hiswana Migas meminta seluruh pangkalan memprioritaskan penjualan kepada warga sekitar serta pelaku usaha mikro yang benar-benar membutuhkan LPG subsidi.
“Di saat seperti ini pangkalan diminta memprioritaskan warga lingkungan RT dan pelaku UKM setempat,” ujarnya.
Agus juga mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait laporan kelangkaan LPG yang muncul di masyarakat.
Ia menilai sinergi antara penyalur, Pertamina, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan distribusi LPG subsidi berjalan normal dan tidak memicu kepanikan publik.
“Kami khawatir jika informasi seperti ini tidak segera ditindaklanjuti, masyarakat bisa panik,” katanya.
Ia menegaskan dari sisi pasokan pusat tidak ada pengurangan maupun keterlambatan distribusi LPG ke wilayah Pacitan. Jika terjadi keterlambatan, biasanya hanya dipengaruhi faktor teknis pengiriman.
“Kalau pun ada keterlambatan biasanya hanya soal waktu pengiriman, misalnya yang seharusnya siang menjadi malam,” pungkasnya. (Red-Garudasatunews)
