SURABAYA, Garudasatunews.id – Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) Jawa Timur pada Triwulan I 2026 menembus Rp367,95 miliar, tertinggi secara nasional dengan lonjakan 26,64 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini menempatkan Jawa Timur sebagai kontributor dominan dalam ekonomi kehutanan berbasis masyarakat, dengan porsi mencapai 59,38 persen dari total nasional sebesar Rp619,58 miliar.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebut angka tersebut sebagai indikator kuat pertumbuhan sektor kehutanan rakyat yang semakin produktif dan berdaya saing. Namun, di balik capaian itu, muncul pertanyaan mengenai pemerataan manfaat ekonomi di tingkat akar rumput serta transparansi distribusi nilai tambah di antara pelaku KTH.
“Ini menunjukkan aktivitas ekonomi kehutanan berbasis masyarakat semakin berkembang dan memberikan nilai tambah signifikan,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Sebagai perbandingan, pada Triwulan I 2025, NTE KTH Jawa Timur tercatat sebesar Rp290,53 miliar. Kenaikan tajam dalam satu tahun ini dinilai belum sepenuhnya diiringi dengan pemaparan rinci terkait sebaran keuntungan di masing-masing kelompok tani maupun wilayah.
Data menunjukkan Kabupaten Trenggalek menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp185,35 miliar, disusul Lamongan Rp22,15 miliar, Blitar Rp20,74 miliar, Probolinggo Rp19,03 miliar, dan Lumajang Rp17,82 miliar. Dominasi beberapa daerah ini memunculkan indikasi ketimpangan kontribusi antarwilayah yang perlu dicermati lebih lanjut.
Dari sisi komoditas, hasil hutan kayu masih mendominasi dengan nilai lebih dari Rp200 miliar. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait keberlanjutan, mengingat eksploitasi berbasis kayu berpotensi menekan keseimbangan ekosistem jika tidak dikelola secara ketat.
Pemprov Jawa Timur menyatakan tengah mendorong diversifikasi hasil hutan bukan kayu guna meningkatkan nilai tambah ekonomi. Namun, implementasi kebijakan tersebut di lapangan belum sepenuhnya terukur efektivitasnya.
Contoh keberhasilan ekspor disampaikan melalui KTH Aren Lestari di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan yang mampu menembus pasar Malaysia, Belanda, dan Australia dengan volume 12 ton gula aren organik senilai lebih dari Rp535 juta. Meski demikian, capaian ini masih bersifat sporadis dan belum mencerminkan kekuatan ekspor yang merata di seluruh KTH.
Khofifah menegaskan keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara kelompok tani, penyuluh, dan kebijakan pemerintah daerah. Ia juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan pendampingan berbasis potensi lokal.
Namun demikian, sejumlah pihak menilai bahwa peningkatan angka NTE perlu diikuti dengan audit menyeluruh terkait tata kelola, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan riil anggota KTH, agar capaian tidak berhenti pada angka statistik semata.
Ke depan, komitmen penguatan kapasitas sumber daya manusia, akses pasar, dan kelembagaan KTH menjadi krusial, terutama untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kehutanan tidak hanya terpusat pada angka agregat, tetapi juga dirasakan secara merata oleh masyarakat sekitar hutan.
(Red-Garudasatunews)
