BLITAR, Garudasatunews.id – Dominasi program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai mulai menggeser perhatian terhadap sektor pendidikan, khususnya peningkatan kualitas guru. Kondisi ini memicu respons dari anggota DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, yang mendorong agenda penguatan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan khusus di Blitar.
Dalam kegiatan yang diikuti sekitar 125 guru, Jairi memperkenalkan konsep “Deep Learning 2025” sebagai pendekatan pembelajaran yang menekankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan kualitas pendidikan. Program ini disebut sebagai langkah korektif atas potensi ketimpangan kebijakan antara sektor gizi dan pendidikan.
“Pembelajaran tidak cukup hanya bersifat kognitif, tetapi harus bermakna, menyenangkan, dan kontekstual dengan kehidupan sosial,” ujar Jairi dalam forum tersebut, Minggu (26/4/2026). Ia menekankan bahwa kurikulum ke depan harus berpijak pada tiga pilar utama: meaningful, joyful, dan pemahaman mendalam terhadap lingkungan.
Jairi secara terbuka mengakui bahwa MBG dan KDMP menjadi program yang menyedot perhatian publik dan anggaran. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan peningkatan gizi anak tidak akan berdampak signifikan tanpa diimbangi kualitas pengajaran di ruang kelas. Pernyataan ini mengindikasikan adanya kekhawatiran atas arah prioritas kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya seimbang.
“Jika pusat fokus pada gizi, daerah harus memastikan kualitas guru tidak tertinggal. Ini soal keseimbangan pembangunan manusia,” tegasnya. Dorongan tersebut sekaligus menjadi sinyal kritik terhadap distribusi perhatian program pemerintah yang dinilai belum menyentuh aspek fundamental pendidikan secara optimal.
Sebagai tindak lanjut, Jairi menyatakan komitmennya untuk memperluas pelatihan serupa ke wilayah lain, termasuk Tulungagung. Langkah ini diproyeksikan sebagai upaya membangun basis peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan di tingkat daerah.
Di sisi lain, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Jawa Timur, Sukari, menilai kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi strategis antara legislatif dan komunitas pendidikan. Ia menegaskan bahwa peningkatan kapasitas guru harus berjalan seiring dengan arah kebijakan nasional, termasuk adaptasi terhadap digitalisasi dan kurikulum berbasis kompetensi.
Pemilihan Blitar sebagai lokasi kegiatan disebut bukan tanpa alasan. Wilayah ini dinilai representatif untuk menjangkau guru dari daerah kota dan kabupaten secara merata, sekaligus menguji kesiapan tenaga pendidik dalam menghadapi dinamika kebijakan pendidikan yang terus berkembang.
(Red-Garudasatunews)
