PASURUAN, Garudasatunews.id – Kementerian Sosial (Kemensos) mengevaluasi daya tampung Sekolah Rakyat di Kota Pasuruan dan menemukan perbedaan tingkat keterisian peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Kuota jenjang sekolah dasar (SD) masih belum terpenuhi, sementara jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) telah melampaui kapasitas yang disediakan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah masih membuka kesempatan pendaftaran untuk jenjang SD sambil melakukan pendataan terhadap anak-anak usia sekolah yang belum terdaftar, khususnya dari keluarga prasejahtera. Langkah tersebut dilakukan bersama pemerintah daerah guna memastikan hak anak atas pendidikan dapat terpenuhi.
“Kalau kekurangan pada dasarnya itu di SD. Untuk SMP dan SMA malah sudah over kuota atau melebihi kapasitas. Untuk SD masih kita tunggu sampai bulan kedua. Kalau saya tidak salah, saat ini sudah sekitar 60 persen dari alokasi yang tersedia,” ujar Saifullah Yusuf, Jumat (17/7).
Menurutnya, alokasi awal untuk jenjang SD mencapai lebih dari 9.000 kursi secara nasional. Hingga tahap evaluasi saat ini, sekitar 6.000 kursi telah terisi, sedangkan sisanya masih diupayakan melalui proses pendataan dan penerimaan lanjutan.
Kemensos menerapkan mekanisme pendaftaran yang lebih fleksibel bagi calon peserta didik yang sebelumnya mengalami kendala administrasi kependudukan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan keterisian kuota SD hingga mendekati target yang telah ditetapkan.
Selain memperbaiki mekanisme penerimaan peserta didik, Kemensos juga melakukan pemetaan terhadap anak-anak yang belum mengakses layanan pendidikan formal. Pendekatan jemput bola bersama pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya mempercepat penanganan anak yang berisiko putus sekolah tanpa mengabaikan ketentuan administrasi yang berlaku.
Di tingkat nasional, jumlah peserta didik Sekolah Rakyat pada tahun ajaran ini disebut mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Kemensos menilai peningkatan tersebut menjadi indikator tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu.
Model pembelajaran di Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang menghadapi hambatan ekonomi, sehingga mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan sesuai jenjangnya.
Di sisi lain, Kemensos juga mempersiapkan proses rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan guna mendukung operasional Sekolah Rakyat. Kebutuhan guru, wali asrama, serta wali asuh akan dipenuhi melalui proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku agar kualitas layanan pendidikan tetap terjaga.
Pemerintah berharap optimalisasi pendataan, penyempurnaan sistem penerimaan peserta didik, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dapat meningkatkan keterisian kuota jenjang SD sekaligus memperkuat upaya penanganan anak putus sekolah. Secara nasional, jumlah peserta didik aktif Sekolah Rakyat diproyeksikan terus bertambah seiring pengembangan program pada tahun-tahun mendatang.
(Red-Garudasatunews)
