SUMENEP,garudasatunews.id — Wajah infrastruktur di Kabupaten Sumenep kini tengah berada di titik nadir. Di balik keindahan wisata pantainya, tersimpan luka lama berupa jalanan yang menyerupai kubangan lumpur saat hujan dan badai debu kala kemarau.
Bukan sekadar gangguan perjalanan, kerusakan ini telah menjadi horor bagi keselamatan warga yang setiap hari harus bertaruh nyawa melintasi jalanan yang tak lagi layak disebut sebagai akses transportasi.
Data terbaru menunjukkan potret buram konektivitas di wilayah ini. Sekitar 18,97% hingga 25% jalan kabupaten di Sumenep dinyatakan dalam kondisi “Tidak Mantap”.
Dari total panjang jalan 1.542,36 kilometer, terdapat ratusan kilometer yang kini statusnya rusak berat.
Yang lebih menyayat hati, di wilayah seperti Desa Pragaan Laok dan pelosok Kepulauan Kangean, warga mengaku jalanan mereka telah terlupakan oleh aspal selama 10 hingga 20 tahun.
Itupun masih banyak lagi seperti halnya di Desa Basoka Kecamatan Rubaru, Jalan Penghubung antar kecamatan sudah puluhan tahun juga tak ada perbaikan.
Entah apa yang terjadi pada Pemerintahan Sumenep, Dua dekade tanpa perbaikan resmi telah memaksa warga turun ke jalan, bukan untuk berdemo, melainkan melakukan aksi heroik dengan patungan dana swadaya hingga puluhan juta rupiah demi menyambung asa transportasi mereka sendiri.
Pemerintah Kabupaten Sumenep kini tengah berupaya membalut luka tersebut dengan suntikan dana di tahun 2026. Tercatat, total anggaran yang disiapkan untuk rekonstruksi dan peningkatan jalan mencapai Rp59 miliar, anggaran tersebut sebagian ada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dana alokasi khusus (DAK) pusat.
Angka ini diharapkan mampu menjadi oase di tengah gersangnya pembangunan infrastruktur selama bertahun-tahun, dengan fokus utama pada wilayah kepulauan yang selama ini merasa dianaktirikan.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, dalam pernyataannya pada 20 April 2026, menegaskan komitmennya di tengah keterbatasan anggaran daerah yang sedang mengalami defisit.
“Kami menyadari sepenuhnya kegelisahan masyarakat. Pembangunan jalan bukan hanya soal aspal, tapi soal urat nadi ekonomi warga. Meskipun APBD kita sedang menghadapi efisiensi besar, infrastruktur jalan, terutama di wilayah kepulauan, tetap menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda lagi pada tahun ini,” tegas Bupati.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Sumenep, Eri Susanto, pada 24 April 2026, memaparkan bahwa teknis pengerjaan akan segera dimulai.
“Kami sudah memetakan titik-titik krusial yang sudah belasan tahun tidak tersentuh. Dengan anggaran yang ada, kami akan memaksimalkan kualitas pengerjaan agar tidak ada lagi istilah ‘hari ini diperbaiki, besok rusak lagi’. Fokus kami adalah ketahanan jalan jangka panjang agar mobilitas masyarakat kembali normal,” jelasnya.
Kini, masyarakat Sumenep hanya bisa menanti dengan penuh harap.
Apakah deretan angka miliaran rupiah tersebut akan benar-benar berubah menjadi aspal mulus yang menyatukan daratan dan kepulauan, ataukah warga harus kembali bersiap dengan cangkul dan dana swadaya untuk memperbaiki nasib mereka sendiri di tengah janji-janji pembangunan. (ADC)
