JEMBER, Garudasatunews.id — Ketua DPRD Kabupaten Jember, Ahmad Halim, mengungkap adanya pesan tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar parlemen daerah meningkatkan sikap kritis terhadap kinerja pemerintah daerah. Pesan tersebut disampaikan dalam forum retreat nasional pimpinan DPRD se-Indonesia di Akademi Militer Magelang pada 15–19 April 2026.
Pernyataan itu disampaikan Halim dalam rapat dengar pendapat antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jember, Senin (27/4/2026). Ia menilai minimnya aktivitas pengawasan, seperti rapat dengar pendapat maupun pernyataan publik di media, dapat menjadi indikator lemahnya fungsi kontrol legislatif.
“Jika DPRD jarang melakukan rapat dengar pendapat dan tidak aktif menyampaikan pandangan di ruang publik, itu patut dipertanyakan. Bisa karena tidak memahami persoalan atau ada faktor lain,” ujar Halim di hadapan forum resmi.
Ia menekankan bahwa fungsi pengawasan merupakan mandat utama DPRD yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, sikap kritis, termasuk melalui pernyataan di media massa, menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Dalam konteks yang lebih luas, Halim juga menyinggung pentingnya sinkronisasi antara kebijakan daerah dan arah pembangunan nasional. Ia menyebut pemerintah daerah perlu memiliki visi yang selaras, terutama dalam menghadapi dinamika global yang dinilai semakin tidak menentu.
Namun demikian, pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan lanjutan terkait implementasi konkret fungsi pengawasan DPRD di daerah, termasuk di Jember sendiri. Hingga kini, belum ada data terbuka yang menunjukkan intensitas maupun efektivitas pengawasan DPRD terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah.
Halim turut menyinggung kondisi nasional yang dinilainya relatif stabil dibandingkan negara lain, serta mengklaim adanya capaian di sektor produksi pupuk yang disebut telah mencapai swasembada hingga mampu diekspor. Klaim ini belum disertai rincian data resmi dalam forum tersebut.
Dorongan KPK agar DPRD lebih kritis dinilai sebagai peringatan penting di tengah potensi melemahnya fungsi kontrol legislatif daerah. Tanpa pengawasan yang aktif dan transparan, ruang terjadinya penyimpangan kebijakan maupun anggaran dinilai tetap terbuka. (Red-Garudasatunews)
