JAKARTA, Garudasatunews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian selama periode 2024–2026. Pendalaman dilakukan untuk memastikan apakah terdapat indikasi tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mempelajari temuan ICW guna menilai ada tidaknya unsur dugaan korupsi yang dapat ditindaklanjuti oleh lembaga antirasuah tersebut.
“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.
Menurut Budi, hasil penelaahan tersebut juga akan menjadi dasar bagi KPK untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam pengadaan jasa tersebut.
“Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak,” ujarnya.
Sementara terkait dugaan konflik kepentingan, Budi meminta kementerian terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
“Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya,” tutur Budi.
Sebelumnya, ICW mengungkap adanya delapan paket pengadaan jasa influencer di dua kementerian dengan total nilai mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
Temuan yang dipublikasikan pada 9 November 2026 tersebut terdiri atas lima paket pengadaan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024, serta tiga paket pengadaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama periode 2025–2026.
ICW menyoroti bahwa seluruh paket pengadaan tersebut disebut mengarah kepada PT Rans Animasi Indonesia. Bentuk kerja sama yang tercatat antara lain publikasi konten melalui akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment, hingga menghadirkan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dalam sejumlah kegiatan kementerian.
ICW menduga pola pengadaan yang mengarah pada satu penyedia jasa tersebut berpotensi membatasi persaingan usaha dan mempersempit kesempatan bagi penyedia lainnya. Selain itu, organisasi antikorupsi tersebut juga menyoroti potensi konflik kepentingan mengingat Raffi Ahmad merupakan pejabat publik.
Menanggapi sorotan tersebut, PT Rans Entertainment Indonesia melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026 menyatakan bahwa seluruh kerja sama RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah dilaksanakan secara profesional.
RANS menjelaskan, kerja sama tersebut dilakukan melalui platform pengadaan pemerintah, seperti Inaproc.id dan ecatalogue.com, yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Perusahaan juga menyatakan bahwa setiap kerja sama telah mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
Terkait nilai pengadaan yang mencapai Rp14,7 miliar, RANS menjelaskan bahwa angka tersebut mengacu pada commercial rate card yang selama ini digunakan perusahaan untuk melayani klien.
Menurut perusahaan, nilai tersebut tidak hanya mencakup publikasi konten di media sosial, tetapi juga meliputi produksi konten, perjalanan, kebutuhan logistik, kehadiran influencer dalam kegiatan, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.
Hingga kini, temuan ICW tersebut menjadi sorotan terkait transparansi dan potensi konflik kepentingan dalam pengadaan jasa pemerintah. Sementara itu, KPK menyatakan akan terlebih dahulu menelaah temuan tersebut untuk menentukan ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi. (Red-Garudasatunews)
