JEMBER, Garudasatuunews.id – Konsolidasi nasional Partai Golongan Karya (Golkar) diklaim hampir rampung, namun proses musyawarah daerah (musda) hingga tingkat kecamatan menuai sorotan terkait minimnya transparansi dan potensi dominasi elit partai dalam pengambilan keputusan.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyebut dari total 38 provinsi, hanya dua yang belum menyelesaikan musda. Sementara itu, pelaksanaan musyawarah di tingkat kabupaten dan kota disebut telah melampaui setengah dari total wilayah.
“Musyawarah daerah provinsi sudah hampir selesai. Kabupaten dan kota juga sebagian besar sudah melaksanakan musda,” ujar Sarmuji dalam agenda konsolidasi di kantor DPD Golkar Kabupaten Jember, Sabtu (9/5/2026).
Namun, di balik klaim tersebut, tidak dijelaskan secara rinci mekanisme evaluasi maupun indikator keberhasilan konsolidasi di tiap daerah. Data partisipasi kader serta tingkat keterlibatan anggota akar rumput juga tidak diungkap ke publik.
Di tingkat kecamatan, Sarmuji mengungkapkan sekitar sepertiga struktur telah melaksanakan musyawarah. Di Kabupaten Jember sendiri, dari 31 kecamatan, baru 21 yang menyelesaikan proses tersebut. Ia menyebut kondisi serupa terjadi di daerah lain di Jawa Timur.
“Konsolidasi di Jawa Timur mendekati tuntas sampai tingkat kecamatan,” katanya.
Meski demikian, pernyataan bahwa seluruh proses berjalan tanpa hambatan besar menimbulkan pertanyaan, mengingat dinamika internal partai politik umumnya tidak lepas dari konflik kepentingan dan tarik-menarik kekuasaan.
Sarmuji menegaskan bahwa musyawarah bukan ajang perebutan jabatan, melainkan sarana konsolidasi. Namun, tidak dijelaskan langkah konkret untuk memastikan proses tersebut bebas dari praktik transaksional atau intervensi elite tertentu.
“Ini bukan arena perebutan kekuasaan, tetapi untuk memperkuat soliditas partai,” ujarnya.
Dalam upaya menghadapi Pemilu 2029, Golkar juga mengklaim mulai menyasar pemilih muda melalui berbagai kegiatan berbasis digital. Program seperti lomba film pendek, baca puisi, hingga kegiatan keagamaan disebut menjadi strategi pendekatan.
Namun, efektivitas program tersebut dalam meningkatkan elektabilitas partai belum didukung data atau hasil survei independen. Selain itu, tidak ada penjelasan terkait kesinambungan program maupun dampaknya terhadap partisipasi politik generasi muda.
Sarmuji menilai interaksi dengan generasi milenial dan generasi Z akan menjadi faktor pembeda dalam kontestasi politik mendatang. Pernyataan ini kembali memunculkan pertanyaan terkait kesiapan struktural dan ideologis partai dalam mengakomodasi aspirasi kelompok usia tersebut.
(Red-Garudasatuunews)
