MAGETAN, Garudasatunews.id – Komisi A DPRD Kabupaten Magetan menyatakan dukungan terhadap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan yang tengah mengkaji perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah restrukturisasi birokrasi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan efektivitas kinerja aparatur sipil negara (ASN) sekaligus menekan beban belanja daerah, meski hingga kini masih berada pada tahap kajian dan belum menjadi keputusan resmi.
Anggota Komisi A DPRD Magetan, Gaguk Arif Sujatmiko, mengatakan pihak legislatif melihat adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan tata kelola birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan dampak terhadap peningkatan efisiensi pelayanan pemerintahan apabila disusun berdasarkan kajian yang rasional dan sesuai ketentuan.
“Kalau memang didasarkan pada argumentasi yang rasional dan kajian yang matang, kami di Komisi A mendukung upaya tersebut karena dapat meningkatkan efektivitas kinerja sekaligus memberikan efisiensi anggaran,” kata Gaguk.
Ia menilai struktur organisasi pemerintahan yang besar tidak lagi selalu menjadi kebutuhan utama di tengah perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan koordinasi antarlembaga berlangsung lebih cepat dan efisien. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu alasan mengapa penyederhanaan organisasi layak dikaji lebih lanjut.
Selain berdampak pada efektivitas birokrasi, Gaguk menyebut perampingan OPD juga berpotensi mengurangi beban belanja jabatan struktural, termasuk pada posisi pimpinan perangkat daerah. Efisiensi anggaran tersebut diharapkan dapat dialihkan untuk mendukung program pelayanan publik yang lebih prioritas.
Meski demikian, DPRD menegaskan proses penggabungan atau merger OPD tidak boleh dilakukan tanpa dasar akademis yang kuat. Penyusunan struktur baru harus memperhatikan kesesuaian rumpun urusan pemerintahan, sinkron dengan kebijakan kementerian terkait, serta mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan Kabupaten Magetan.
Menurut Gaguk, setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda sehingga penyederhanaan organisasi tidak dapat disamakan secara mutlak dengan daerah lain. Karena itu, aspek kearifan lokal dan kebutuhan riil daerah harus menjadi bagian penting dalam penyusunan kajian restrukturisasi.
Komisi A juga mengingatkan bahwa rencana tersebut masih berada pada tahap awal sehingga belum dapat langsung diterapkan. Sesuai mekanisme pemerintahan, hasil kajian Pemkab Magetan nantinya harus dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan sesuai ketentuan dari pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat sebelum dapat diimplementasikan.
DPRD Magetan mengaku hingga saat ini belum menerima pembahasan resmi bersama pihak eksekutif mengenai desain maupun rincian teknis perampingan OPD. Oleh karena itu, legislatif belum dapat menetapkan target waktu pelaksanaan kebijakan tersebut.
Sebagai tindak lanjut fungsi pengawasan, Komisi A berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan dan perangkat daerah terkait. Forum tersebut diharapkan dapat memperjelas arah kajian, memperoleh informasi mengenai konsep restrukturisasi yang sedang disusun, sekaligus memastikan setiap perubahan organisasi tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Red-Garudasatunews)*
