JEMBER, Garudasatunews.id – Klaim Pemerintah Kabupaten Jember sebagai daerah dengan performa ekonomi terbaik di kawasan Tapal Kuda Jawa Timur pada 2025 mulai menjadi sorotan, terutama terkait validitas indikator dan keberlanjutan capaian tersebut.
Bupati Muhammad Fawait menyebut pertumbuhan ekonomi Jember sebagai yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, disertai lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 36 persen tanpa kenaikan pajak. Pernyataan ini disampaikan dalam agenda Bunga Desaku di Kecamatan Mumbulsari, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, peningkatan PAD didorong oleh optimalisasi potensi pendapatan serta penutupan kebocoran anggaran, termasuk melalui digitalisasi transaksi keuangan daerah.
“Tidak perlu menaikkan pajak, yang ada dioptimalkan,” ujarnya.
Namun, klaim tersebut memunculkan pertanyaan terkait efektivitas sistem pengawasan dan sejauh mana kebocoran sebelumnya terjadi, mengingat lonjakan signifikan PAD mengindikasikan adanya potensi yang selama ini belum tergarap maksimal.
Di sisi lain, pemerintah daerah mengaitkan capaian ekonomi dengan penurunan angka kemiskinan. Data LKPJ 2025 mencatat tingkat kemiskinan Jember berada di angka 8,67 persen atau 216.760 jiwa, lebih rendah dari rata-rata provinsi Jawa Timur sebesar 9,50 persen.
Meski demikian, angka tersebut masih menyisakan beban sosial yang besar, dengan target ambisius menekan jumlah penduduk miskin di bawah 200 ribu jiwa pada 2026–2027.
Bupati Fawait optimistis target tersebut tercapai melalui kombinasi pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan program nasional yang dibiayai APBN, termasuk sektor infrastruktur, pertanian, dan pendidikan.
Selain itu, keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut sebagai salah satu yang terbesar di Jawa Timur juga diklaim mampu mendorong perputaran ekonomi lokal.
Namun demikian, sejumlah pengamat menilai bahwa ketergantungan pada program pusat dan klaim pertumbuhan ekonomi tinggi perlu diuji dengan dampak riil di lapangan, terutama dalam mengurangi kesenjangan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Tanpa pengawasan ketat dan transparansi data, capaian ekonomi berpotensi menjadi angka statistik semata tanpa perubahan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.
(Red-Garudasatunews)
