KEDIRI, Garudasatunews.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial dan penguatan ekonomi senilai Rp16.616.779.000 untuk Kabupaten dan Kota Kediri dalam agenda Sapa Bansos 2026 di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras (RSBL) Dinas Sosial Jatim, Kecamatan Kras, Minggu (1/3/2026).
Total anggaran tersebut terdiri dari Rp15.061.879.000 untuk Kabupaten Kediri dan Rp1.554.900.000 untuk Kota Kediri. Penyaluran dilakukan bersama Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa dan Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Toha.
Khofifah menyebut program ini sebagai bentuk perlindungan sosial bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas berat dan lansia kurang mampu, melalui skema asistensi sosial dan PKH Plus. Selain bantuan konsumtif, Pemprov Jatim juga mengalokasikan program pemberdayaan ekonomi seperti KIP PPKS Jawara untuk pengentasan kemiskinan ekstrem serta zakat produktif melalui BUMD Jatim.
Di Kabupaten Kediri, alokasi terbesar berasal dari Dinas Sosial Jatim sebesar Rp5,577 miliar untuk 1.988 keluarga penerima PKH Plus, 168 penerima ASPD, KIP Jawara, serta bantuan operasional dan tali asih bagi 170 SDM pilar sosial seperti pendamping PKH, TKSK, dan TAGANA.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jatim menggelontorkan Rp628 juta untuk program Desa Berdaya dan Jatim Puspa, serta Bantuan Keuangan Desa Rp2,4 miliar. Sejumlah perangkat daerah lain juga menyalurkan bantuan, antara lain Dinas PUPRKCK Rp430 juta, Dinas Lingkungan Hidup Rp105 juta, Dinas Perhubungan Rp262,8 juta, Dinas PU Bina Marga Rp725 juta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp150 juta, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp4,1 miliar, serta Dinas Perkebunan Rp620 juta untuk tiga desa.
Sementara di Kota Kediri, bantuan Rp1,55 miliar mencakup PKH Plus Rp970 juta, Bansos Kemiskinan Ekstrem Rp187,5 juta, ASPD Rp198 juta, KIP Jawara Rp72 juta, BOP pilar sosial Rp102,4 juta, serta zakat produktif Rp25 juta untuk 50 penerima manfaat.
Khofifah menyatakan bantuan tersebut bersifat komplementer terhadap program pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota dalam menekan angka kemiskinan dan memperkuat ekonomi desa berbasis UMKM.
Namun besarnya anggaran yang tersebar di berbagai pos memunculkan kebutuhan pengawasan ketat, terutama pada efektivitas distribusi dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Transparansi data penerima dan capaian penurunan kemiskinan menjadi indikator utama keberhasilan program ini di tengah meningkatnya kebutuhan sosial menjelang Idulfitri.
Pemprov Jatim menegaskan Sapa Bansos akan terus digelar di berbagai daerah sebagai instrumen intervensi sosial dan ekonomi. Publik kini menanti dampak riil bantuan tersebut terhadap penurunan kemiskinan dan penguatan kemandirian desa di wilayah Kediri. (Red-Garudasatunews)
