SURABAYA, Garudasatunews.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa keberhasilan kepemimpinan perempuan tidak diukur dari banyaknya perempuan yang menduduki jabatan strategis, melainkan dari kemampuan melahirkan kebijakan publik yang inklusif, berkeadilan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Khofifah saat menjadi pembicara utama dalam Women’s Leadership Forum (WLF) 2026 bertema Breaking Barriers, Building Impact yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-69 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Dalam paparannya bertajuk The Leadership Behind the Impact: Kisah Jawa Timur Membangun Kepercayaan Publik, Khofifah menilai kepemimpinan yang efektif harus mampu menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap kebijakan yang responsif gender. Ia menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan di berbagai sektor harus memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan maupun laki-laki untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan.
Khofifah juga mengingatkan pentingnya implementasi komitmen global melalui Beijing Platform for Action (BPfA). Meski telah diadopsi sejak 1995, ia menilai 12 area kritis dalam platform tersebut masih relevan sebagai rujukan penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.
Berdasarkan pengalaman Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Khofifah menyebut berbagai persoalan pembangunan masih bertumpu pada tiga isu mendasar, yakni kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga sektor tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kesetaraan kesempatan bagi seluruh masyarakat.
Ia menekankan bahwa strategi pengarusutamaan gender perlu difokuskan pada penyelesaian persoalan mendasar tersebut agar dampak kebijakan dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.
Selain menyoroti peran pemimpin formal, Khofifah juga menilai organisasi perempuan dan tokoh masyarakat memiliki kontribusi strategis dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, modal sosial yang dimiliki berbagai organisasi perempuan dapat mempercepat lahirnya pembangunan yang inklusif.
Dalam kesempatan itu, Khofifah mengusulkan agar Women’s Leadership Forum tidak berhenti sebagai agenda diskusi tahunan, tetapi dikembangkan menjadi forum berkelanjutan yang menghadirkan praktik-praktik terbaik dari berbagai daerah. Ia juga mengusulkan penyelenggaraan forum berikutnya dilakukan di daerah agar peserta dapat melihat langsung implementasi program pembangunan yang telah berjalan.
Sebagai bagian dari pemaparannya, Khofifah menyampaikan sejumlah indikator pembangunan gender di Jawa Timur. Berdasarkan data yang dipaparkan, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jawa Timur tahun 2025 tercatat sebesar 0,329 atau lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai 93,29 yang menunjukkan meningkatnya kesetaraan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.
Menurut Khofifah, capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan berbagai program pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Salah satunya melalui Program Jatim Puspa yang ditujukan untuk memperkuat kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat, selama periode 2020–2025 program tersebut telah menjangkau 31.024 keluarga penerima manfaat di 723 desa dengan dukungan anggaran sebesar Rp87,778 miliar.
Selain itu, Pemprov Jawa Timur juga mengembangkan program GASPOL (Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online) sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi bagi perempuan pengemudi ojek daring. Berbagai program perlindungan sosial lainnya juga diarahkan kepada kelompok rentan, termasuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, melalui pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
Mengakhiri pemaparannya, Khofifah mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem yang memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang, meningkatkan kapasitas, serta berkontribusi dalam pembangunan nasional.
(Red-Garudasatunews)
