SURABAYA, Garudasatunews.id — Kemarau panjang mulai menekan sejumlah wilayah di Jawa Timur. Sedikitnya 22 wilayah dilaporkan dilanda kekeringan dengan dampak mencapai sekitar 24 ribu kepala keluarga (KK).
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekeringan tidak sekadar berkaitan dengan berkurangnya curah hujan, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar masyarakat terhadap ketersediaan air bersih. Ketika sumber air warga mulai menyusut, pemerintah daerah dituntut memastikan penanganan dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Kekeringan menjadi salah satu ancaman bencana hidrometeorologi yang perlu diantisipasi. Data kebencanaan Jawa Timur sebelumnya juga menunjukkan kekeringan termasuk dalam sejumlah jenis bencana yang terjadi di provinsi tersebut. Pada 2023, berbagai kejadian bencana di Jatim tercatat berdampak terhadap sekitar 24 ribu KK.
Di tengah meluasnya wilayah terdampak, distribusi air bersih menjadi langkah darurat yang penting. Namun, penanganan tidak cukup berhenti pada dropping air. Pemerintah perlu memastikan wilayah yang paling membutuhkan mendapatkan prioritas, sekaligus memetakan sumber air alternatif dan potensi dampak lanjutan apabila kemarau berlangsung lebih lama.
Persoalan lain yang perlu menjadi perhatian adalah akurasi pendataan. Jumlah KK terdampak harus diperbarui secara berkala karena kondisi kekeringan dapat berubah seiring penurunan debit sumber air. Data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan volume bantuan, lokasi distribusi, serta kebutuhan penanganan jangka menengah dan panjang.
Langkah antisipasi juga diperlukan untuk mencegah krisis air bersih berkembang menjadi persoalan sosial dan ekonomi. Kekurangan air dapat mengganggu aktivitas rumah tangga, pertanian, peternakan, hingga kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada ketersediaan air.
Pemerintah daerah bersama BPBD dan instansi terkait perlu memastikan mekanisme pelaporan warga berjalan efektif. Dalam penanganan kekeringan, pemerintah juga dapat mengidentifikasi tingkat kekeringan, jumlah penduduk terdampak, kebutuhan air bersih, serta risiko lain di masing-masing wilayah.
Dengan 22 wilayah dan sekitar 24 ribu KK terdampak, kemarau panjang di Jawa Timur menjadi sinyal bahwa mitigasi kekeringan tidak boleh hanya bersifat reaktif. Selain bantuan air bersih, diperlukan strategi penyediaan sumber air berkelanjutan agar masyarakat tidak terus bergantung pada distribusi bantuan setiap kali musim kemarau berkepanjangan.
Situasi ini sekaligus menjadi ujian bagi ketepatan pendataan dan kesiapan pemerintah dalam menjamin hak masyarakat atas kebutuhan dasar, khususnya air bersih.
(Red-Garudasatunews)
