KEDIRI, Garudasatunews.id – Ancaman kekeringan akibat dampak El Nino di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, ternyata belum sepenuhnya berakhir. Meski hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah, intensitasnya belum tinggi dan belum merata. Di tengah kondisi tersebut, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau akrab disapa Mas Dhito meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak lengah menghadapi potensi bencana banjir dan tanah longsor saat memasuki musim penghujan.
Mas Dhito menegaskan, penanganan dampak kekeringan harus tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Pada saat bersamaan, seluruh jajaran diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi perubahan cuaca ekstrem yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi.
“Untuk hari ini kekeringan masih terjadi di beberapa tempat, saya minta OPD tetap fokus menangani dampak El Nino berkepanjangan,” ujarnya, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan informasi cuaca yang diterima pemerintah daerah dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), awal musim penghujan diperkirakan mengalami kemunduran hingga Desember akibat pengaruh El Nino.
Pemkab Kediri sebelumnya telah menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah desa terdampak kekeringan. Sementara di sektor pertanian, pemerintah memberikan bantuan pembangunan sumur submersible untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan.
Namun, upaya penanganan kekeringan tersebut tidak boleh mengabaikan ancaman bencana ketika curah hujan mulai meningkat. Mas Dhito meminta OPD terkait melakukan pemetaan wilayah rawan banjir dan longsor sekaligus menyiapkan langkah mitigasi secara terukur.
“Saya juga minta dilakukan pemetaan mana saja yang masuk daerah rawan bencana dan selanjutnya dilakukan mitigasi,” tegasnya.
Banjir dan Persoalan Sungai Jadi Perhatian
Mas Dhito mengungkapkan, potensi banjir di Kabupaten Kediri dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya kondisi daerah aliran sungai (DAS), tumpukan sampah yang menyumbat aliran air, serta peningkatan sedimentasi sungai.
Wilayah di sisi barat Sungai Brantas menjadi salah satu kawasan yang kerap terdampak banjir ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Persoalan tersebut membutuhkan penanganan lintas kewenangan. Mas Dhito mengakui, sejumlah sungai yang membutuhkan perhatian khusus bukan berada di bawah kewenangan langsung pemerintah kabupaten.
“Di barat ada beberapa sungai yang memang perlu penanganan khusus. Sungai itu bukan kewenangan kabupaten tapi apakah kita lepas tangan, tentu saja tidak,” ungkapnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Kediri berencana berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk membahas penanganan sejumlah sungai, termasuk Kolokoso dan Hardisingat, menjelang puncak musim penghujan.
Menurut Mas Dhito, persoalan sungai tidak dapat diselesaikan secara parsial karena alirannya melintasi wilayah administratif beberapa daerah. Karena itu, diperlukan kerja sama antarpemerintah daerah agar penanganan banjir lebih efektif dan berkelanjutan.
BPBD Petakan Wilayah Rawan Bencana
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri, Ariyanto, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pemetaan kawasan rawan bencana dan menyiapkan sejumlah langkah mitigasi.
BPBD juga memperkuat koordinasi lintas sektor serta menerbitkan surat edaran kepada seluruh OPD dan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.
Berdasarkan data BPBD, bencana angin puting beliung yang terjadi di Desa Kepung pada 4 November 2026 mengakibatkan lima rumah mengalami kerusakan berat, tiga rumah rusak sedang, dan 116 rumah rusak ringan. Selain itu, tiga bangunan fasilitas umum turut terdampak.
Sementara itu, berdasarkan informasi BMKG, curah hujan pada November mulai meningkat dengan kisaran 51–100 milimeter. Pada Desember, curah hujan diperkirakan meningkat signifikan hingga 201–300 milimeter.
Meski hujan mulai turun di sejumlah wilayah, BPBD masih menerima permintaan distribusi air bersih dari Desa Ponggok dan Desa Surat, Kecamatan Mojo.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menghadapi dua tantangan sekaligus, yakni memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir dan longsor.
Konsistensi pemetaan wilayah rawan, kesiapan infrastruktur pengendali banjir, koordinasi lintas kewenangan, dan kecepatan respons OPD menjadi faktor penting untuk meminimalkan risiko bencana saat musim penghujan tiba.
(Red-Garudasatunews)
