SURABAYA, Garudasatunews.id – Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta memicu kecaman keras dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi. Pemerintah menilai insiden tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan serta perlindungan terhadap anak di ruang pengasuhan nonformal.
Arifah menegaskan, negara tidak boleh abai terhadap keselamatan anak, terlebih di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat aman. “Kami menyampaikan simpati mendalam kepada anak-anak korban dan keluarga yang terdampak. Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa ditawar,” ujarnya saat menghadiri seminar terkait kekerasan berbasis relasi kuasa di Surabaya, Senin (27/4/2026).
Dalam forum tersebut, Arifah juga menyoroti masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2024 yang melibatkan Kementerian PPPA, Universitas Indonesia, dan Badan Pusat Statistik, satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan.
Temuan serupa juga terungkap dalam Survei Nasional Pengalaman Hidup Remaja dan Anak 2024. Data menunjukkan satu dari dua anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya, dengan kekerasan emosional menjadi bentuk yang paling dominan. Selain itu, data dari sistem SIMFONI PPPA mengindikasikan tren kasus yang terus meningkat.
Menurut Arifah, salah satu akar persoalan adalah relasi kuasa yang kerap membungkam korban. Dalam banyak kasus, korban tidak berani melapor karena pelaku memiliki posisi dominan atau dihormati. Kondisi ini dinilai memperparah siklus kekerasan dan menghambat proses penegakan hukum.
“Relasi kuasa ini menjadi tantangan serius. Korban sering kali tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Ini yang harus kita putus melalui langkah konkret dan sistem perlindungan yang kuat,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa upaya pencegahan tidak cukup berhenti pada diskusi atau seminar. Pemerintah bersama aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya didorong untuk mengambil langkah nyata, termasuk penguatan regulasi, pengawasan lembaga pengasuhan anak, serta perlindungan korban secara menyeluruh.
Arifah juga memberikan apresiasi kepada Polda Jawa Timur dan Ditres PPA PPO Jawa Timur atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa komitmen bersama harus dibuktikan melalui tindakan nyata untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak di semua lini.
“Kekerasan tidak boleh terjadi oleh siapa pun, kapan pun, dan di mana pun,” pungkasnya.
(Red-Garudasatunews)
