SURABAYA, Garudasatunews.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, Nurkholis, sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar (pungli) pengurusan perizinan. Penetapan tersebut menambah jumlah tersangka menjadi lima orang dalam perkara yang mengungkap dugaan pungutan ilegal mencapai Rp1.238.500.000 atau sekitar Rp1,23 miliar.
Nurkholis yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Jatim periode Januari hingga 31 Agustus 2024, ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim pada Senin (16/11/2026) malam. Saat ini, yang bersangkutan diketahui menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengajuan penerbitan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jatim.
Berdasarkan hasil penyidikan, Nurkholis diduga memerintahkan dua pejabat bawahannya, yakni Kepala Bidang Pertambangan berinisial OS dan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah berinisial ED, untuk meminta sejumlah uang di luar ketentuan resmi kepada masyarakat yang mengurus perizinan.
Penyidik mengungkap, dugaan pungutan ilegal pada Bidang Pertambangan menyasar tujuh pemohon izin dengan nilai mencapai Rp1,105 miliar. Sementara pada Bidang Geologi dan Air Tanah, pungutan terhadap 28 pemohon izin mencapai Rp133,5 juta.
Dengan demikian, total dugaan pungutan liar dari kedua bidang tersebut mencapai Rp1.238.500.000. Dari jumlah itu, Nurkholis diduga menerima dan menikmati uang sebesar Rp687,5 juta, dengan rincian Rp552,5 juta dari bidang pertambangan dan Rp135 juta dari bidang geologi dan air tanah.
Penyidik Sita Uang Rp615 Juta dan Emas 50 Gram
Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik Kejati Jatim turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp615 juta dan lima batang emas dengan berat keseluruhan 50 gram.
Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian dugaan tindak pidana korupsi dan telah memperoleh penetapan izin penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
Temuan barang bukti tersebut menjadi bagian penting dalam pendalaman penyidikan, khususnya untuk menelusuri aliran dana yang diduga berasal dari pungutan di luar ketentuan dalam proses penerbitan perizinan.
Nurkholis Langsung Ditahan Selama 20 Hari
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nurkholis langsung menjalani penahanan di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jawa Timur selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026.
Penahanan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor Print-4810/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 16 November 2026.
Penetapan tersangka Nurkholis tertuang dalam Surat Nomor Kep-1620/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 16 November 2026.
Lima Orang Terseret dalam Perkara Pungli Perizinan
Dengan masuknya Nurkholis sebagai tersangka baru, jumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi perizinan Dinas ESDM Jatim kini menjadi lima orang.
Sebelumnya, penyidik telah menetapkan empat tersangka lainnya, yakni AM, mantan Kepala Dinas ESDM Jatim periode Agustus 2024 hingga 2026; OS, mantan Kepala Bidang Pertambangan; H, Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah; serta ED, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah. OS diketahui telah meninggal dunia.
Atas dugaan perbuatannya, Nurkholis disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik juga mencantumkan sangkaan Pasal 606 ayat (2) KUHP juncto ketentuan penyesuaian pidana.
Pengembangan perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan perizinan sektor pertambangan dan pengusahaan air tanah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penelusuran aliran dana, pertanggungjawaban para pejabat yang terlibat, serta pembuktian di persidangan menjadi bagian penting untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh.
Kejati Jatim masih memiliki tanggung jawab untuk membuktikan seluruh sangkaan melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel. Seluruh pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
(Red-Garudasatunews)
















