PAMEKASAN, Garudasatunews.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur, melayangkan teguran tertulis kepada sejumlah pemilik usaha komersial yang kedapatan mengonsumsi Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi ukuran 3 kilogram untuk kegiatan operasional harian mereka.
Langkah tegas ini diambil guna memastikan pendistribusian energi bersubsidi tepat sasaran. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Pamekasan, Iska Fitrati, mengungkapkan bahwa penertiban ini merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak (sidak) yang digelar tim gabungan di berbagai kafe dan restoran.
“Tabung LPG 3 kilogram diprioritaskan khusus bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria, bukan untuk operasional usaha komersial skala menengah,” tegas Iska Fitrati dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).
Temuan Lapangan dan Tindak Lanjut Pemkab
Dalam razia tersebut, tim menemukan beberapa unit usaha ternama yang masih memanfaatkan tabung “gas melon” bersubsidi :
– Rumah Makan Joglo Madangkara: Petugas menerbitkan surat teguran resmi. Pihak pengelola mengajukan masa tenggang selama satu minggu untuk migrasi secara bertahap ke tabung non-subsidi.
– Cafe 3H: Ditemukan 2 unit tabung LPG 3 kg. Petugas memberikan teguran tertulis sekaligus memfasilitasi penukaran tabung ke produk LPG non-subsidi di lokasi.
– Rumah Makan Pecel Madiun: Ditemukan sekitar 11 hingga 15 tabung LPG 3 kg. Pasca-teguran, pengelola beritikad baik mengganti seluruh tabung tersebut dengan LPG non-subsidi secara sukarela.
– King Laundry: Terbukti mengoperasikan usaha dengan LPG bersubsidi. Petugas langsung menyerahkan surat teguran serta memberikan pembinaan di tempat.
Pemkab Pamekasan mengimbau seluruh pelaku usaha komersial di wilayahnya untuk sadar regulasi dan segera beralih menggunakan Bright Gas (non-subsidi) demi menjamin hak masyarakat berpenghasilan rendah atas energi bersubsidi. (Red-Garudasatunews)
