PAMEKASAN, Garudasatunews.id – Peringatan Hari Kartini pada 21 April 2026 kembali memunculkan sorotan terhadap masih berlangsungnya praktik diskriminasi terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan. Momentum tahunan ini dinilai belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan substantif, karena masih sering berhenti pada simbol seremonial.
Ketua Korp Mubalighah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Pamekasan, Suyyina, menegaskan bahwa semangat emansipasi tidak boleh direduksi menjadi seremoni seperti penggunaan kebaya semata. Ia menilai, realitas di lapangan menunjukkan perempuan masih menghadapi ketimpangan akses dan perlakuan di sejumlah sektor strategis.
“Hari Kartini harus menjadi dorongan nyata bagi perempuan untuk berani melawan berbagai bentuk diskriminasi yang masih terjadi,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Di sisi lain, ia mengakui adanya peningkatan peran perempuan di ruang publik, termasuk dalam sektor ekonomi. Di Pamekasan, sejumlah perempuan mulai tampil sebagai pelaku usaha hingga pemilik bisnis mandiri. Fenomena ini disebut sebagai indikasi meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan di tingkat lokal.
Namun, perkembangan tersebut dinilai belum merata. Tantangan baru muncul seiring perkembangan era digital yang menuntut peningkatan kapasitas diri. Perempuan, menurutnya, harus mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman, mulai dari penguasaan teknologi hingga penguatan pendidikan dan kemandirian ekonomi.
“Perempuan harus terus meningkatkan kapasitas diri, berpikir kritis, mandiri secara ekonomi, serta memiliki pendidikan yang memadai untuk menghadapi persaingan di era digital,” katanya.
Lebih jauh, ia menyoroti masih kuatnya konstruksi sosial yang membatasi perempuan pada peran domestik. Kondisi ini dinilai menjadi penghambat utama dalam mendorong partisipasi perempuan secara maksimal dalam pembangunan.
Momentum Hari Kartini, lanjutnya, harus dimanfaatkan untuk menggeser paradigma tersebut. Perempuan didorong untuk memiliki otoritas, berperan strategis, serta terlibat aktif dalam berbagai sektor kehidupan sosial dan ekonomi.
“Perempuan tidak boleh hanya diposisikan sebagai pelengkap domestik. Mereka harus menjadi aktor utama yang cerdas, mandiri, dan berdaya dalam pembangunan,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi catatan kritis bahwa peringatan tahunan seperti Hari Kartini perlu diikuti langkah konkret lintas sektor agar upaya penghapusan diskriminasi tidak berhenti pada retorika, melainkan menghasilkan perubahan nyata di tengah masyarakat.
(Red-Garudasatunews)
