SURABAYA, Garudasatunews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan program Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) Putri Jawara kepada ratusan buruh rokok dan perempuan pelaku usaha di Surabaya, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini 2026. Penyaluran ini menimbulkan sorotan terkait efektivitas distribusi serta dampaknya terhadap kesejahteraan penerima.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan secara simbolis di pabrik rokok PT Gelora Djaja kepada 315 buruh industri hasil tembakau. Selain itu, 300 perempuan menerima bantuan modal usaha melalui program KIP Putri Jawara.
Dalam keterangannya, Khofifah menegaskan bahwa momentum Hari Kartini dimanfaatkan untuk mendorong penguatan ekonomi perempuan, tidak sekadar seremoni tahunan. Ia menyebut bantuan tersebut sebagai bentuk intervensi langsung pemerintah terhadap kelompok pekerja rentan dan pelaku usaha mikro perempuan.
Namun, di tengah klaim tersebut, perhatian publik tertuju pada mekanisme penyaluran dan pengawasan dana agar tepat sasaran. Khofifah menyatakan bahwa DBHCHT merupakan instrumen distribusi dana cukai yang harus memberikan manfaat langsung kepada pekerja sektor tembakau.
Data yang disampaikan Pemprov Jatim menunjukkan pada 2026 terdapat 10.324 buruh rokok di 65 perusahaan di 25 kabupaten/kota menerima DBHCHT dengan total anggaran Rp10,324 miliar. Khusus Surabaya, 3.841 buruh menerima Rp3,841 miliar. Dari jumlah itu, 315 buruh yang hadir menerima masing-masing Rp1 juta.
Sementara itu, program KIP Putri Jawara menyalurkan bantuan Rp3 juta per orang kepada 300 perempuan atau total Rp900 juta. Program ini disebut telah berjalan sejak 2025 dan menjangkau 10.492 perempuan pencari nafkah utama di Jawa Timur.
Meski demikian, efektivitas program dalam menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang masih menjadi pertanyaan, mengingat sebagian bantuan bersifat stimulan modal awal yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Gelora Djaja, Krisna Tanimihardja, menyatakan dukungan terhadap program tersebut dan menilai bantuan DBHCHT telah menyasar kebutuhan buruh, terutama di bidang kesejahteraan dan kesehatan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri agar program serupa dapat terus berlanjut dan diperluas, terutama dalam mendorong kewirausahaan perempuan dari kalangan ekonomi lemah.
Sejumlah pihak menilai, keberlanjutan program serta transparansi distribusi menjadi kunci agar bantuan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar berdampak terhadap penguatan ekonomi perempuan di tingkat akar rumput. (Red-Garudasatunews)
