SURABAYA, Garudasatunews.id – Dorongan penguatan program Kampung Pancasila di Kota Surabaya kembali mencuat. Anggota DPRD Surabaya Ais Shafiyah Asfar menilai implementasi program tersebut belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil warga dan berpotensi berhenti pada tataran simbolik.
Menurutnya, Kampung Pancasila seharusnya berfungsi sebagai sistem sosial yang mampu menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan sekadar program administratif. Ia menekankan bahwa indikator keberhasilan harus diukur dari dampak nyata, bukan jumlah pendamping atau kegiatan seremonial.
“Kampung Pancasila harus hidup sebagai sistem sosial, bukan sekadar program. Ukurannya bukan pada jumlah pendamping, tetapi pada seberapa jauh masalah warga bisa diselesaikan secara nyata,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Program yang dirancang sebagai wadah kolaboratif ini diharapkan mampu menangani berbagai persoalan mulai dari keamanan, kesejahteraan, hingga perlindungan kelompok rentan. Namun, pendekatan yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan lokal dinilai menjadi kendala utama efektivitas di lapangan.
Ais menyoroti pentingnya peran aktif warga di tingkat RW sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Ia menilai selama ini pendamping masih cenderung menjadi aktor dominan, sehingga partisipasi masyarakat belum optimal.
Selain itu, ia menegaskan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda, sehingga pendekatan seragam berpotensi tidak tepat sasaran. Ketiadaan pemetaan masalah berbasis data yang komprehensif dinilai memperlemah kualitas intervensi program.
“Pendekatan tidak bisa seragam. Harus berbasis data dan kebutuhan di lapangan agar solusi yang dihasilkan tepat sasaran,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya integrasi lintas sektor agar penanganan persoalan sosial tidak berjalan parsial. Tanpa koordinasi yang kuat, berbagai program berpotensi tumpang tindih dan tidak memberikan hasil signifikan.
Isu-isu krusial seperti kemiskinan, anak putus sekolah, serta perlindungan perempuan dan anak disebut belum sepenuhnya tertangani melalui program ini. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi dan pengawasan di tingkat bawah.
Ais mengingatkan agar Kampung Pancasila tidak sekadar menjadi program simbolik tanpa indikator keberhasilan yang jelas. Evaluasi berbasis capaian konkret dinilai penting untuk memastikan program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan berbagai catatan tersebut, penguatan Kampung Pancasila dinilai membutuhkan perbaikan mendasar, mulai dari perencanaan berbasis data, pelibatan aktif warga, hingga transparansi evaluasi agar tidak berhenti sebagai jargon kebijakan semata. (Red-Garudasatunews)
