SURABAYA, Garudasatunews.id – Penerapan sistem parkir digital oleh Pemerintah Kota Surabaya memicu gelombang protes dari juru parkir (jukir) yang menilai skema bagi hasil 40 persen tidak berpihak pada pekerja lapangan. Ketegangan mencuat saat inspeksi mendadak petugas gabungan di kawasan pertokoan Jalan Manyar Kertoarjo, Selasa, 7 April 2026.
Dalam sidak tersebut, sejumlah jukir secara terbuka menolak kebijakan yang dinilai merugikan. Minimnya sosialisasi dari Dinas Perhubungan disebut menjadi pemicu utama konflik yang terjadi secara tiba-tiba di lapangan.
Ketua Paguyuban Jukir Surabaya (PJS), Izul Fikri, mengungkapkan bahwa para jukir tidak menolak digitalisasi, namun mempertanyakan transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil. Skema yang menetapkan 40 persen untuk jukir dinilai tidak sebanding dengan beban kerja dan risiko yang mereka tanggung.
Paguyuban mengusulkan perubahan komposisi menjadi 60 persen untuk jukir dan 40 persen untuk pemerintah. Selain itu, mereka menuntut adanya jaminan perlindungan kerja, termasuk asuransi kehilangan kendaraan serta akses BPJS bagi para jukir yang selama ini bekerja tanpa kepastian perlindungan sosial.
Di sisi lain, kebijakan Pemkot yang disebut menghentikan ratusan jukir lama dan menggantinya dengan tenaga baru turut memicu kekhawatiran. Pergantian mendadak tanpa mekanisme yang jelas dinilai berpotensi menimbulkan konflik sosial di tingkat akar rumput.
Situasi ini menyoroti lemahnya komunikasi kebijakan publik yang berdampak langsung pada kelompok pekerja informal. Tanpa transparansi dan dialog yang memadai, implementasi parkir digital berisiko memicu resistensi berkepanjangan.
Para jukir mendesak Pemkot Surabaya untuk membuka ruang negosiasi dan mengevaluasi ulang skema yang ada. Jika tidak, kebijakan yang seharusnya mendorong modernisasi justru berpotensi memperlebar ketimpangan dan memicu gejolak sosial di lapangan. (Red-Garudasatunews)
