PROBOLINGGO, Garudasatunews.id – Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) mulai menjalankan proyek Jalur Lingkar Kaldera Tengger (JLKT) sebagai langkah penataan kawasan wisata Gunung Bromo, di tengah kekhawatiran kerusakan ekosistem akibat lonjakan wisatawan yang belum sepenuhnya terkendali.
Kepala BB TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, menegaskan bahwa proyek ini diklaim sebagai strategi konservasi jangka panjang melalui konsep “New Bromo” yang mengedepankan keseimbangan antara pariwisata dan pelestarian lingkungan.
“Konsep New Bromo ini kami dorong melalui JLKT sebagai upaya perlindungan nilai penting Kaldera Tengger sekaligus penguatan destinasi wisata berkelanjutan,” ujarnya.
Lonjakan wisatawan di titik-titik padat seperti Laut Pasir dan Savana disebut telah mendekati ambang batas. Namun, hingga kini belum dipaparkan secara terbuka data daya dukung kawasan maupun indikator kerusakan yang menjadi dasar percepatan proyek tersebut.
BB TNBTS memastikan bahwa JLKT bukan pembangunan jalur baru, melainkan penataan jalur lama berbasis kajian teknis. Meski demikian, detail kajian tersebut belum sepenuhnya dipublikasikan ke publik, sehingga memunculkan ruang spekulasi terkait dampak riil di lapangan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa penataan tidak dimaksudkan membatasi kunjungan, melainkan mengatur distribusi wisatawan agar manfaat ekonomi tetap dirasakan masyarakat sekitar. Namun, efektivitas skema distribusi ini masih bergantung pada implementasi dan pengawasan di lapangan.
Proses perencanaan disebut melibatkan masyarakat, pelaku usaha, serta tokoh adat Tengger. Salah satu hasilnya adalah kesepakatan untuk tidak membuka jalur di sisi timur kawah yang dianggap sakral oleh masyarakat adat.
“Arahan paruman dukun Tengger jelas, sisi timur adalah kawasan sakral yang harus dijaga,” kata Rudijanta.
Bagi masyarakat Tengger, kawasan Bromo memiliki nilai spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari aspek ekologis. Penataan yang tidak sensitif terhadap nilai tersebut berpotensi memicu konflik sosial di kemudian hari.
Di sisi lain, kebijakan ini juga berdampak langsung pada aktivitas ekonomi. Pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di area kaldera akan direlokasi ke tiga titik rest area resmi, yakni Bungkah Cemoro Lawang, Bungkah Dingklik, dan Watu Gedhe. Namun, belum ada jaminan terkait stabilitas pendapatan pedagang pascarelokasi.
Proyek JLKT telah memasuki tahap pelaksanaan, dengan masa pengerjaan berlangsung dari 11 Maret hingga 7 Oktober 2026. Tahapan awal meliputi pengukuran lokasi dan mobilisasi alat berat sebelum pekerjaan fisik dimulai.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dijadwalkan menghadiri groundbreaking pada 13 April 2026, didahului ritual adat masyarakat Tengger pada 9 April sebagai bagian dari legitimasi kultural proyek.
Meski seluruh peserta sosialisasi diklaim menyepakati proyek ini, publik masih menunggu transparansi penuh terkait kajian lingkungan, dampak ekonomi, serta mekanisme pengawasan. Tanpa itu, JLKT berisiko menjadi proyek penataan yang menyisakan persoalan baru di balik narasi konservasi. (Red-Garudasatunews)
