GRESIK, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Gresik mengubah pendekatan dalam kebijakan bantuan bagi jemaah haji 2026 dengan mengalihkan fokus dari bantuan uang tunai ke penyediaan perlindungan kesehatan dan dukungan mobilitas. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya jumlah jemaah lanjut usia yang dinilai lebih rentan terhadap risiko kesehatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, mengungkapkan bahwa kondisi riil di lapangan menunjukkan jemaah, khususnya lansia, menghadapi tekanan fisik berat akibat aktivitas intens, jarak tempuh panjang, dan suhu ekstrem. Situasi tersebut berpotensi memicu pembengkakan biaya kesehatan jika tidak diantisipasi sejak awal.
“Biaya kesehatan bisa menguras bekal jemaah jika tidak dipersiapkan. Ini yang coba dicegah,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Sebagai bentuk intervensi, Pemkab Gresik menyiapkan paket obat bagi seluruh calon jemaah haji. Paket tersebut meliputi vitamin harian, obat flu dan batuk, vitamin B kompleks, serta obat pereda nyeri. Namun, belum dijelaskan secara rinci mekanisme distribusi, pengawasan penggunaan, maupun standar medis yang digunakan dalam penyusunan paket tersebut.
Selain aspek kesehatan, pemerintah daerah juga menyediakan kursi roda bagi jemaah lansia melalui skema pinjam pakai. Kebijakan ini diklaim lebih tepat sasaran dan transparan, meski belum diuraikan secara terbuka terkait sistem pendataan, prioritas penerima, hingga perawatan fasilitas tersebut selama digunakan di Arab Saudi.
Data dari Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Gresik menunjukkan sedikitnya 101 jemaah diperkirakan membutuhkan kursi roda. Angka ini memperkuat indikasi bahwa komposisi jemaah didominasi kelompok usia rentan yang membutuhkan penanganan khusus dan berkelanjutan.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Gresik, Lulus, menyatakan tren peningkatan jemaah lansia menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Namun demikian, belum terlihat adanya peta jalan (roadmap) jangka panjang yang komprehensif dalam mengantisipasi lonjakan tersebut.
Sejumlah pihak menilai kebijakan ini merupakan langkah awal yang progresif, tetapi berpotensi tidak optimal tanpa sistem pengawasan, evaluasi, serta integrasi dengan kebijakan pusat terkait layanan kesehatan haji.
Di sisi lain, transparansi anggaran dan efektivitas distribusi bantuan menjadi aspek krusial yang perlu diuji, mengingat perubahan skema dari bantuan tunai ke fasilitas langsung rentan memunculkan persoalan baru jika tidak diawasi secara ketat.
Dengan meningkatnya dominasi jemaah lansia, kebijakan berbasis kebutuhan riil menjadi keharusan. Namun, tanpa perencanaan matang dan pengawasan berkelanjutan, upaya perlindungan yang digagas berisiko hanya menjadi solusi jangka pendek di tengah kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji. (Red-Garudasatunews)
