JEMBER, Garudasatunews.id – Ketergantungan tinggi terhadap bahan bakar minyak (BBM) dinilai tidak semata akibat perilaku konsumsi masyarakat, melainkan juga dipicu buruknya kualitas infrastruktur jalan. Kondisi ini menempatkan pemerintah sebagai aktor kunci dalam upaya penghematan energi nasional.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Ciplis Gema Qoriah, menyoroti kerusakan jalan darat sebagai faktor signifikan yang meningkatkan konsumsi BBM. Ia menegaskan, kondisi jalan yang tidak layak membuat kendaraan bekerja lebih berat sehingga membutuhkan energi lebih besar.
“Semakin tidak bagus jalan, semakin banyak energi yang dikeluarkan, dan itu berbiaya,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Ia mendorong pemerintah segera melakukan perbaikan infrastruktur secara berkala di seluruh tingkatan, mulai dari jalan nasional hingga kabupaten/kota. Selain itu, pembangunan jalan tol dan kanal dinilai mampu memberikan dampak ganda, yakni efisiensi BBM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Tak hanya sektor darat, Ciplis juga menyoroti lemahnya infrastruktur transportasi laut dan udara yang turut memengaruhi distribusi barang dan jasa. Usia armada yang menua disebut meningkatkan biaya operasional dan risiko kerusakan.
“Semakin tua usia kapal pengangkut akan menimbulkan kerusakan tinggi dan biaya tinggi pula untuk memperbaikinya,” katanya.
Dalam konteks tersebut, ia mengusulkan pembangunan pusat data transportasi dan distribusi yang terintegrasi guna memetakan arus logistik antarwilayah secara akurat. Tanpa data yang kuat, kebijakan transportasi dinilai berpotensi tidak tepat sasaran.
Selain itu, ancaman bencana alam juga disebut sebagai faktor yang kerap memperparah kerusakan infrastruktur. Pemerintah dinilai perlu meningkatkan mitigasi risiko untuk menjaga jalur transportasi tetap berfungsi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persoalan ini bukan isu kecil. Dari total panjang jalan nasional mencapai 546.116 kilometer pada 2021, sekitar 31,91 persen di antaranya dalam kondisi rusak. Bahkan, sebagian di antaranya masuk kategori rusak berat di berbagai tingkat kewenangan pemerintah.
Distribusi kerusakan juga menunjukkan ketimpangan antarwilayah. Beberapa provinsi mencatat tingkat kerusakan tinggi, sementara daerah lain relatif lebih rendah. Kondisi ini menandakan belum meratanya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Indonesia.
Sorotan terhadap kondisi jalan ini mempertegas bahwa efisiensi BBM tidak cukup hanya melalui kebijakan konsumsi, tetapi juga memerlukan intervensi serius pada sektor infrastruktur yang selama ini menjadi faktor laten pemborosan energi.
(Red-Garudasatunews)
