GRESIK, Garudasatunews.id – Kerusakan parah ruas Jalan Raya Bobotoh–Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, memicu kecelakaan hingga sebuah truk terguling. Insiden ini membuka dugaan persoalan serius di balik kerusakan infrastruktur yang disebut telah berlangsung lama tanpa penanganan tuntas.
Peristiwa tersebut memicu kepanikan warga sekaligus mendapat sorotan tajam dari DPRD Gresik. Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi setelah menerima laporan masyarakat terkait kondisi jalan yang ambles dan membahayakan pengguna.
“Iya, laporan dari warga langsung kami teruskan ke tim Unit Reaksi Cepat (URC) DPUTR agar segera dilakukan penanganan,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).
Tim URC dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Gresik bergerak cepat melakukan penanganan darurat. Perbaikan sementara dilakukan dengan metode rekondisi berupa penambalan aspal pada titik jalan rusak sepanjang sekitar 30 hingga 40 meter.
Namun, hasil sidak mengungkap fakta lain. Kerusakan jalan disebut bukan terjadi secara mendadak, melainkan akibat penurunan badan jalan yang sudah berlangsung lama. Bahkan, kondisi tersebut diduga telah diketahui sebelumnya namun tidak segera ditangani secara permanen.
“Di titik itu memang terjadi penurunan. Ada saluran dengan tembok penahan tanah (TPT) yang kurang kuat sehingga memicu amblesnya badan jalan,” ungkap Hamdi.
Struktur tanah yang labil memperparah kondisi tersebut. Indikasi kerusakan disebut sudah muncul sejak satu hingga dua tahun terakhir, namun belum diikuti langkah perbaikan komprehensif dari pihak terkait.
DPRD menilai langkah tambal sulam tidak cukup untuk mengatasi persoalan mendasar. Pemerintah daerah didesak segera melakukan evaluasi teknis menyeluruh, termasuk penguatan konstruksi penahan tanah dan peningkatan kualitas material jalan guna mencegah kecelakaan berulang.
“Perlu penguatan TPT dan peningkatan kualitas jalan, bahkan jika perlu menggunakan konstruksi beton agar lebih tahan lama,” tegasnya.
Insiden ini menambah daftar panjang kerusakan infrastruktur yang berpotensi membahayakan keselamatan publik, sekaligus memunculkan pertanyaan terkait pengawasan dan respons pemerintah terhadap kerusakan jalan yang telah berlangsung lama.
(Red-Garudasatunews)
