BANGKALAN, Garudasatunews.id — Rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, hingga saat ini belum menemui titik terang. Pemerintah daerah menegaskan masih menunggu kepastian regulasi resmi dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, beredar kabar di kalangan pegawai honorer dan PPPK paruh waktu bahwa pemerintah pusat berencana mengintegrasikan status kepegawaian mereka secara bertahap pada akhir tahun 2026.
Sinyal positif tersebut disambut hangat oleh para pegawai di lapangan. M. Ardiansyah, salah seorang guru paruh waktu di Bangkalan, berharap wacana tersebut tidak sekadar menjadi angin segar, tetapi dapat direalisasikan secara konkret.
“Tentu ini kami sambut dengan sangat baik. Kami berharap kebijakan ini benar-benar terwujud tahun ini,” ujar Ardiansyah, Sabtu (22/8/2026).
Menanggapi spekulasi yang berkembang, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan, Arie Murfianto, menegaskan bahwa hingga kini belum ada instruksi maupun petunjuk teknis (juknis) resmi dari pusat terkait skema pengangkatan tersebut.
“Belum ada landasan hukumnya, baik berupa regulasi maupun petunjuk teknis pelaksanaan,” terang Arie saat dikonfirmasi pada Sabtu (22/8/2026).
Arie menilai, gagasan penyesuaian status PPPK paruh waktu kemungkinan besar memang sedang masuk dalam kajian strategis jangka panjang pemerintah pusat. Namun demikian, pihak pemda belum dapat melangkah sebelum ada hitam di atas putih.
“Bisa jadi hal tersebut memang bagian dari rencana kebijakan jangka panjang. Namun, pelaksanaan di daerah wajib berpijak pada regulasi resmi yang tertulis. Kita tunggu saja keputusan resminya seperti apa,” pungkasnya. (Red-Garudasatunews)
