JOMBANG, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan menempatkan integritas petugas lapangan sebagai faktor penentu keberhasilan pendataan nasional tersebut. Penegasan itu disampaikan Bupati Jombang Warsubi saat membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Jombang di Hotel Yusro, Jumat (29/5/2026).
Pembukaan pelatihan ditandai pemukulan gong oleh Bupati Warsubi didampingi jajaran Forkopimda Jombang, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang Mouna Sri Wahyuni. Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam arahannya, Warsubi menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen strategis yang digelar setiap satu dekade untuk memetakan kondisi riil perekonomian, khususnya sektor nonpertanian. Data yang dihasilkan akan menjadi pijakan utama pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah selama sepuluh tahun mendatang.
Menurutnya, kualitas hasil sensus sangat bergantung pada kinerja petugas di lapangan. Karena itu, ia meminta seluruh petugas menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab demi menghasilkan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Keberhasilan sensus ini berada di tangan para petugas lapangan sebagai ujung tombak. Data yang berkualitas akan menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat dan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Warsubi.
Bupati juga mengingatkan agar petugas tidak melakukan manipulasi data maupun pengisian berdasarkan asumsi tanpa verifikasi langsung kepada responden. Seluruh proses pencacahan diminta dilakukan sesuai kondisi nyata di lapangan dengan tetap mengedepankan etika pelayanan kepada masyarakat.
Peringatan serupa disampaikan Kepala BPS Kabupaten Jombang Mouna Sri Wahyuni. Ia menilai Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti penting karena menjadi momentum pemetaan perubahan struktur ekonomi yang berkembang pesat dalam satu dekade terakhir, terutama setelah percepatan digitalisasi pascapandemi dan tumbuhnya sektor usaha kreatif serta UMKM baru di Jombang.
Mouna menegaskan bahwa data sensus tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai angka statistik, melainkan sebagai dasar pengambilan kebijakan publik yang akan menentukan arah pembangunan ekonomi daerah.
“Data ini adalah kompas kebijakan. Kabupaten Jombang sedang menyiapkan kawasan industri baru sehingga pemetaan ekonomi yang akurat menjadi kebutuhan mendesak untuk menentukan intervensi kebijakan dan insentif usaha yang tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mouna secara tegas mengingatkan seluruh calon petugas agar menghindari praktik pendataan asal-asalan maupun rekayasa informasi. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi praktik pengisian data berdasarkan perkiraan tanpa melakukan kunjungan langsung kepada responden.
“Jaga integritas. Catat apa adanya, bukan ada apanya. Jangan mengira-ngira data di atas meja. Datangi responden secara langsung dan gali informasi yang berkualitas,” tegasnya.
BPS Kabupaten Jombang juga mengapresiasi dukungan pengamanan dari Polres Jombang dan Kodim Jombang yang akan membantu menjamin keamanan petugas selama proses pendataan di kawasan ekonomi maupun permukiman warga. Dukungan tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama yang telah dibangun di tingkat pusat.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelatihan, Amat Alamin Wafa, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pelatihan digelar secara hybrid melalui sistem Learning Management System (LMS) dan tatap muka mulai 29 Mei hingga 12 Juni 2026.
Sebanyak 1.217 peserta mengikuti pelatihan yang dibagi ke dalam 48 kelas dan dilaksanakan dalam lima gelombang. Untuk gelombang pertama, sebanyak 255 peserta mengikuti pelatihan yang terbagi dalam 10 kelas.
Menurut Amat, pola pelatihan tersebut dirancang untuk memastikan seluruh petugas memiliki kompetensi teknis dan pemahaman yang memadai sebelum diterjunkan ke lapangan.
“Kami berharap pelatihan ini menghasilkan petugas sensus yang kompeten, terlatih, dan mampu menghadirkan data ekonomi yang akurat, berkualitas, serta dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
(Red-Garudasatunews)
