BONDOWOSO, Garudasatunews.id – Ijen Cendekia Nusantara (ICN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun sekaligus menguji instrumen penelitian Bondowoso Digital Democracy Index di Hotel Grand Padis, Minggu (12/4/2026), dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Kegiatan ini menjadi tahap awal untuk memastikan validitas dan objektivitas instrumen sebelum digunakan dalam pengumpulan data lapangan. Peserta yang dilibatkan berasal dari kalangan akademisi, organisasi non-pemerintah (NGO), organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok masyarakat rentan.
Lead Project kegiatan, Alfareza Firdaus, menyatakan keterlibatan multi pihak menjadi faktor kunci dalam menghasilkan instrumen penelitian yang komprehensif.
“FGD ini bagian dari program Digital Democracy Initiative dari Tifa Foundation dan Civicus. Kami ingin memastikan instrumen yang disusun benar-benar teruji secara objektif,” ujarnya.
Program ini merupakan bagian dari inisiatif Digital Democracy Initiative yang digagas Tifa Foundation bekerja sama dengan CIVICUS, dengan fokus pada penguatan ekosistem demokrasi berbasis digital di daerah.
Di sisi lain, peningkatan penggunaan teknologi digital di Bondowoso dinilai tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas ekosistem digital yang ada. Masyarakat memang semakin aktif menggunakan media sosial dan platform digital untuk komunikasi hingga menyampaikan aspirasi publik.
“Penggunaan digital semakin masif, masyarakat tidak hanya berkomunikasi tetapi juga berpartisipasi dalam demokrasi melalui platform digital,” kata Reza.
Namun, berdasarkan data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dari Kementerian Komunikasi dan Digital, posisi Bondowoso masih tergolong rendah dibandingkan daerah lain di wilayah Sekarkijang. Hal ini memunculkan indikasi adanya kesenjangan antara tingkat penggunaan dan kualitas literasi serta infrastruktur digital.
Dari sudut pandang investigatif, penyusunan indeks ini mengungkap persoalan mendasar: meningkatnya aktivitas digital belum diiringi kesiapan sistem, regulasi, maupun kapasitas masyarakat. Keterlibatan kelompok rentan dalam FGD juga menjadi sorotan, apakah sekadar formalitas partisipatif atau benar-benar terakomodasi dalam indikator yang disusun.
Minimnya transparansi metodologi awal dan belum adanya parameter baku yang dipublikasikan turut menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana indeks ini dapat merepresentasikan kondisi riil demokrasi digital di Bondowoso.
ICN menargetkan hasil penelitian ini mampu menghasilkan indikator yang komprehensif dan menjadi rujukan strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan digital yang inklusif dan partisipatif.
Namun demikian, efektivitas indeks tersebut akan sangat bergantung pada implementasi hasil kajian, bukan sekadar penyusunan dokumen akademik. Tanpa tindak lanjut kebijakan yang konkret, indeks berpotensi berhenti sebagai proyek riset tanpa dampak nyata.
ICN berharap hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai kondisi demokrasi digital di Bondowoso sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. (Red-Garudasatunews)
