JEMBER, Garudasatunews.id – Rapat dengar pendapat antara Komisi D DPRD Kabupaten Jember dengan Dinas Kesehatan setempat mengungkap dugaan ketidaksesuaian data terkait pelaksanaan imunisasi campak bagi tenaga kesehatan. Fakta di lapangan yang berbeda dengan paparan resmi memicu kritik tajam sekaligus sorotan terhadap kinerja internal Dinkes.
Dalam rapat yang digelar Selasa (5/5/2026), anggota Komisi D dari Fraksi PKB, Mohammad Hafidi, menanyakan secara langsung pelaksanaan imunisasi campak menyusul status Kejadian Luar Biasa (KLB). Ia menegaskan bahwa imunisasi seharusnya telah diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan, mengingat risiko penularan yang tinggi dan telah memakan korban jiwa di daerah lain.
Namun, pernyataan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Jember, Rita Wahyuningsih, yang menyebut imunisasi telah berjalan, terbantahkan setelah dilakukan verifikasi langsung. Dua direktur rumah sakit daerah di Jember justru mengaku belum menerima pelaksanaan imunisasi tersebut.
Untuk memastikan, Hafidi meminta Kepala Dinkes Jember, Muhammad Zamroni, melakukan konfirmasi langsung melalui sambungan telepon kepada pihak rumah sakit. Hasilnya konsisten: program imunisasi yang disebutkan belum terlaksana sebagaimana disampaikan dalam forum resmi.
Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam dari Komisi D. Hafidi menilai telah terjadi penyampaian informasi yang tidak akurat dalam forum resmi yang turut disaksikan publik dan media. Ia bahkan menyebut Kepala Dinkes berpotensi “dikerjai” oleh jajarannya sendiri akibat lemahnya koordinasi internal.
Rapat pun dihentikan secara mendadak. Hafidi menyebut kejadian tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap forum resmi DPRD yang seharusnya berbasis data dan fakta valid untuk pengambilan kebijakan publik.
Komisi D menegaskan bahwa tujuan rapat adalah mengurai akar persoalan wabah campak yang dinilai serius, serta merumuskan langkah konkret penanganan. Namun, ketidaksinkronan data dinilai justru menghambat proses tersebut.
Usai rapat, Kepala Dinkes Jember, Zamroni, enggan memberikan keterangan lebih lanjut kepada media. Sementara itu, Rita Wahyuningsih menjelaskan bahwa pelaksanaan imunisasi sebenarnya telah direncanakan sepanjang Mei dan teknis pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing rumah sakit daerah, yakni RSD dr. Soebandi, RSD Balung, dan RSD Kalisat.
Ia berdalih bahwa sistem kerja tenaga kesehatan yang berbasis shift serta jumlah personel yang besar menjadi alasan pelaksanaan imunisasi tidak dilakukan secara serentak, melainkan menyesuaikan kebijakan internal masing-masing rumah sakit.
Meski demikian, perbedaan antara rencana dan realisasi di lapangan kini menjadi perhatian serius, dan berpotensi memicu evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program kesehatan di Kabupaten Jember. (Red-Garudasatunews)
